TANGERANG — Pemerintah Kota Tangerang bersama DPRD Kota Tangerang resmi memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan ini dilakukan untuk menyesuaikan postur anggaran dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang berkembang hingga akhir tahun 2026.
Agenda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang, Selasa (1/9/2026). Rapat membahas penjelasan Wali Kota terkait Raperda Perubahan APBD 2026, sekaligus 2 Raperda inisiatif dari DPRD.
Anggaran Disesuaikan dengan Kebutuhan di Lapangan
Wali Kota Tangerang H. Sachrudin menjelaskan, perubahan APBD menjadi langkah penting agar program pembangunan bisa berjalan sesuai kondisi di masyarakat saat ini.
“Ini memang sangat diperlukan karena ada perubahan-perubahan berkaitan dengan penambahan kegiatan di masyarakat, termasuk di bidang kesehatan,” ujar Sachrudin.
Menurutnya, arah penyusunan anggaran tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan program pembangunan di Kota Tangerang.
“Pembangunan membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh masyarakat agar berbagai program yang dijalankan pemerintah dapat memberikan manfaat secara optimal.”
DPRD: Perkuat Jaring Pengaman Sosial
Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Andri Septiawan Permana mengatakan, perubahan APBD adalah tahapan wajib untuk menyelaraskan anggaran dengan kondisi sosial dan ekonomi terkini.
“Perubahan APBD adalah sebuah proses dan tahapan yang harus kita lakukan untuk penyesuaian. Ada beberapa hal berkaitan dengan kondisi hari ini, baik pendekatan sosial maupun ekonomi, yang harus kita selaraskan terhadap postur anggaran sampai akhir periode 2026,” jelasnya.
Ia menyoroti pentingnya mempercepat sejumlah program yang belum tuntas di sisa tahun 2026. DPRD juga mendorong agar anggaran lebih berpihak pada sektor pendidikan dan sosial.
“Yang paling penting, kita lihat ada pergeseran konsentrasi Pemerintah Kota Tangerang untuk menyelesaikan banyak permasalahan sosial. Terutama keberpihakan terhadap anggaran di luar anggaran wajib, khususnya pendidikan dan sosial sebagai jaring pengaman sosial masyarakat Kota Tangerang,” katanya.
Perhatian Khusus untuk Infrastruktur dan Banjir
Selain sosial dan pendidikan, pembahasan perubahan APBD 2026 juga menyentuh sektor infrastruktur. DPRD menyoroti kebutuhan pembangunan yang dapat mengantisipasi potensi banjir, terutama menjelang akhir tahun.
Dengan pembahasan ini, Pemkot dan DPRD berharap postur anggaran 2026 bisa lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan langsung masyarakat Kota Tangerang.
