MEDAN, Cakrawalaasia.news – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara/Kanwil Kemenkum Sumut memfasilitasi harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah/Ranperda Kabupaten Nias Utara tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.
Kegiatan hybrid di Kantor Kanwil Kemenkum Sumut, Kamis (30/7/2026), dihadiri Pemkab Nias Utara dan Tim Perancang Peraturan Kanwil Kemenkum Sumut.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sumut, Ferry Ferdiansyah, membuka kegiatan. Ia menegaskan harmonisasi penting untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan aturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan memiliki kepastian hukum saat diterapkan.
“Ini untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2027 agar berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Dalam pembahasan, Tim Perancang memberikan sejumlah masukan teknis. Antara lain penghapusan lambang negara pada ranperda, penyesuaian judul, nomor, tahun, dan dasar hukum pada bagian “Mengingat”, serta penambahan rumusan pengundangan sesuai teknik penyusunan perundang-undangan.
Seluruh masukan diterima Pemkab Nias Utara untuk ditindaklanjuti dalam penyempurnaan Ranperda sebelum masuk tahap pembentukan berikutnya.
Pada kesempatan yang sama, Ferry juga menyampaikan penguatan layanan hukum Kemenkum melalui Pos Bantuan Hukum/Posbankum, pelatihan paralegal untuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum/Kadarkum, dan penyebaran informasi hukum untuk meningkatkan akses keadilan masyarakat.
Hadir Asisten II Pemkab Nias Utara, Kabag Hukum, Kadis PMD Nias Utara, dan jajaran terkait. (*)
