LABUHANBATU, CAKRAWALAASIA.NEWS – Jelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 81 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Rantau Selatan, Rantauprapat, Jumat (16/10/2026).
Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) menyampaikan sejumlah kritik terhadap kinerja pemerintahan Bupati Maya Hasmita dan Wakil Bupati Jamri.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah spanduk bernada satir, di antaranya bertuliskan “Rakyat Memilih, Rakyat Berhak Menagih”, “Janji Politik Harus Dibayar dengan Bukti”, serta “Bersinar dalam Janji, Redup dalam Realisasi”.
Spanduk lainnya juga menyoroti pembangunan kawasan pesisir yang dinilai mahasiswa belum menunjukkan realisasi sesuai dengan harapan masyarakat.
Selama berlangsung, aksi mendapat pengawalan dari personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Resor Labuhanbatu.
Soroti RSUD, Pesisir, Pendidikan, Air Keruh & Rangkap Jabatan Sekda
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik yang mereka nilai perlu segera dievaluasi oleh pemerintah daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelayanan di RSUD Rantauprapat. Massa bahkan mendesak agar direktur rumah sakit tersebut dicopot dari jabatannya.
Selain sektor kesehatan, mahasiswa menyoroti lambannya pembangunan kawasan pesisir, kualitas pendidikan, serta persoalan air bersih yang dikeluhkan keruh dan dinilai tidak layak dikonsumsi.
Mahasiswa juga mempertanyakan rangkap jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) yang disebut merangkap sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Mereka meminta pemerintah daerah mengevaluasi kondisi tersebut dari sisi tata kelola pemerintahan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
Kritik juga diarahkan kepada Bupati Maya Hasmita. Mahasiswa menilai kepala daerah seharusnya lebih memprioritaskan kunjungan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dibandingkan menghadiri berbagai kegiatan seremonial.
“Bupati jangan hanya main biliard,” – Orasi Mahasiswa GMNI-PMII-HIMMAH
Persoalan lain yang disuarakan mahasiswa adalah nasib pedagang kaki lima yang terdampak penggusuran. Mereka mendesak pemerintah daerah agar mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil dalam setiap kebijakan penataan wilayah.
Menurut massa aksi, penataan kota semestinya tetap memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan.
Berbagai persoalan tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk memberikan penilaian kritis terhadap pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Mereka menyebut kondisi itu sebagai “rapor merah” bagi kepemimpinan Bupati saat ini.
Bupati Tidak Temui Massa
Setelah beberapa jam menggelar aksi, mahasiswa menyayangkan ketidakhadiran Bupati Maya Hasmita untuk menemui mereka di lokasi demonstrasi.
Ketidakhadiran tersebut memicu kritik dari massa aksi. Mahasiswa menuding bupati lebih memprioritaskan menghadiri resepsi pernikahan dibandingkan berdialog langsung dengan masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Namun, alasan ketidakhadiran bupati dan agenda yang bersangkutan pada saat demonstrasi berlangsung belum terkonfirmasi dalam informasi yang tersedia.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mengenai berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa, termasuk persoalan pelayanan RSUD Rantauprapat, pembangunan kawasan pesisir, pendidikan, air bersih, dan rangkap jabatan pejabat daerah.
