JAKARTA, CAKRAWALAASIA.NEWS – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menilai Indonesia perlu memiliki landasan hukum setingkat undang-undang untuk memperkuat pelindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)
Pengaturan tersebut diperlukan agar kekayaan budaya dan keanekaragaman hayati Indonesia tidak hanya tercatat dan terlindungi, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara adil serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pemiliknya.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Hermansyah Siregar, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Muatan Substansi Kajian Rancangan Undang-Undang Kekayaan Intelektual Komunal di Hotel Gran Melia Jakarta, Selasa (10/11/2026). Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari hingga 12 November 2026 ini melibatkan akademisi, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan.
Dalam arahannya, Hermansyah menyoroti potensi kekayaan komunal Indonesia yang kerap dimanfaatkan atau bahkan diakui pihak lain tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat asalnya. Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati dan budaya yang luar biasa sudah sepatutnya memiliki pengaturan yang lebih komprehensif melalui undang-undang.
“Indonesia sudah sepatutnya memiliki undang-undang tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Kita sering melihat ekspresi budaya maupun kekayaan komunal Indonesia diambil atau bahkan diakui negara lain, kemudian dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak-pihak tertentu. Karena itu, kita perlu memastikan kekayaan komunal tersebut terlindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Hermansyah.
Ia menjelaskan, pelindungan KIK tidak cukup hanya melalui inventarisasi dan pencatatan. Pemerintah juga perlu mengatur mekanisme pemanfaatan, komersialisasi, akses, serta pembagian manfaat atau benefit sharing agar masyarakat sebagai pemangku KIK memperoleh manfaat yang adil.
Hermansyah juga menilai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal masih perlu dikaji untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pengaturan yang berkembang.
Menurutnya, pelestarian dan pencatatan KIK selama ini membutuhkan dukungan sumber daya dan pembiayaan. Oleh karena itu, pengaturan ke depan perlu memastikan KIK tidak hanya menjadi objek yang membutuhkan biaya pelestarian, tetapi juga berpotensi menjadi sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat dan negara.
Dengan demikian, pelindungan budaya dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan komunitas pemiliknya.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Agung Damarsasongko, dalam laporan kegiatan menyampaikan bahwa penyusunan kajian substansi RUU KIK merupakan langkah untuk mengidentifikasi berbagai persoalan hukum sekaligus menghimpun masukan dari para pemangku kepentingan. Kajian ini mencakup kebutuhan pengaturan mengenai inventarisasi, dokumentasi, pelindungan, pemanfaatan, hingga pembagian manfaat KIK.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengidentifikasi berbagai permasalahan hukum dalam pelindungan KIK, mendalami kebutuhan pengaturan mengenai inventarisasi, dokumentasi, pelindungan, pemanfaatan, hingga pembagian manfaat atau benefit sharing. Kami juga menghimpun masukan dari akademisi, praktisi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan kajian,” ujar Agung.
FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Zainul Daulay dari Universitas Andalas, Ahmad M. Ramli dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.
Materi yang dibahas meliputi rekonstruksi pelindungan KIK dari perspektif hukum dan kebudayaan, tata kelola KIK di era digital dan kecerdasan artifisial, pelestarian keanekaragaman hayati, hingga harmonisasi dan penyusunan norma regulasi.
Melalui kegiatan ini, DJKI berharap dapat menghasilkan pemetaan permasalahan hukum, analisis kesenjangan regulasi, alternatif kebijakan, serta rekomendasi pokok-pokok norma sebagai bahan penyusunan RUU KIK. Upaya ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pelindungan kekayaan intelektual Indonesia.
Masyarakat dan komunitas asal juga perlu berperan aktif dalam mendokumentasikan serta mencatatkan kekayaan intelektual komunalnya melalui mekanisme yang disediakan pemerintah agar keberadaan, identitas, dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun tetap terjaga serta tidak disalahgunakan. (*)
Sumber : DJKI KEMENKUM RI
