JAKARTA, CAKRAWALAASIA.NEWS – Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual (KI) di perguruan tinggi diarahkan untuk meningkatkan dukungan terhadap pengembangan teknologi dan inovasi. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah mengembangkan layanan Technology and Innovation Support Center (TISC), jaringan layanan yang diinisiasi World Intellectual Property Organization (WIPO).
Melalui TISC, Sentra KI diharapkan mampu menyediakan dukungan informasi teknologi dan paten bagi peneliti, melampaui layanan administratif pendaftaran KI.
Direktur Jenderal KI Hermansyah Siregar mengungkapkan bahwa jumlah Sentra KI di Indonesia meningkat dari 426 pada 2025 menjadi 1.415 pada 2026. Tetapi dari jumlah tersebut, baru sekitar 30 perguruan tinggi yang tergabung dalam jaringan TISC WIPO. Kondisi ini menunjukkan masih besarnya peluang untuk memperluas akses perguruan tinggi terhadap layanan dukungan teknologi dan inovasi.
Menurut Hermansyah, pengembangan TISC juga berkaitan dengan kebutuhan meningkatkan daya saing inovasi Indonesia. Dari sekitar 250 ribu paten yang terdaftar di Indonesia, hanya sekitar 16 persen atau 41 ribu di antaranya merupakan paten domestik.
Ia menilai, rendahnya tingkat komersialisasi paten dan belum optimalnya kesesuaian invensi yang dihasilkan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri menjadi persoalan yang perlu dibenahi.
“Sentra KI tidak hanya berperan sebagai pusat untuk mendaftarkan KI dan mendapatkan pelindungan. Bahkan mungkin sudah berkembang menjadi IP management. Tetapi, bagaimana menjadi IP value creation? Sentra KI ini harus bergerak ke sana,” ujar Hermansyah dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sinergi Optimalisasi Layanan Sentra KI Menuju TISC Nasional di Ballroom Cendana, Hotel Aston Kartika Grogol, Jakarta, 10 November 2026.
TISC menyediakan akses terhadap informasi paten dan perkembangan teknologi global yang dapat dimanfaatkan peneliti sebagai referensi dalam mengembangkan invensi. Layanan ini juga membantu perguruan tinggi memahami perkembangan teknologi sehingga informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah penelitian dan inovasi.
Untuk memperluas jangkauan layanan, Hermansyah berharap perguruan tinggi yang telah tergabung dalam jaringan TISC dapat menjadi vocal point sekaligus pendamping bagi perguruan tinggi lainnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi Yasmon menjelaskan bahwa pengembangan TISC membutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia pengelola Sentra KI.
Pasalnya, sebagian Sentra KI masih berfokus pada pelayanan administrasi pendaftaran KI dan belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai pusat dukungan inovasi yang memfasilitasi pemanfaatan serta komersialisasi hasil penelitian.
“Sebagian Sentra KI masih berfokus pada pelayanan administrasi pendaftaran KI dan belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai pusat dukungan inovasi. Di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya terkait penelusuran paten, analisis freedom to operate (FTO), penyusunan patent landscape report, valuasi KI, serta pengembangan kerja sama dan lisensi,” ujar Yasmon.
Yasmon menjelaskan, pengembangan jaringan TISC nasional akan menggunakan pendekatan hub and spoke mentorship, dengan menjadikan perguruan tinggi yang telah berkembang sebagai leading network TISC sebagai pusat pendampingan bagi perguruan tinggi dan lembaga riset yang sedang mempersiapkan transisi menuju TISC rintisan.
DJKI juga telah menyelenggarakan dua angkatan pelatihan dasar KI bagi pengelola Sentra KI, yang masing-masing diikuti sekitar 900 dan 350 peserta.
Target 2027 : Semua Kampus Punya Sentra KI & TISC
Ke depan, DJKI menargetkan seluruh perguruan tinggi memiliki Sentra KI dan seluruh Sentra KI mengembangkan layanan TISC pada 2027. Hermansyah juga menyampaikan rencana penyusunan penilaian maturitas KI bagi perguruan tinggi dan lembaga riset dengan tiga tingkatan, yakni rintisan, pengembangan, dan komersialisasi.
Keberadaan TISC diharapkan turut mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut. Dengan penguatan layanan dan kompetensi pengelola, perguruan tinggi diharapkan semakin mampu mengelola hasil riset, mengidentifikasi potensi KI, serta memberikan pelindungan hukum terhadap inovasi yang dihasilkan agar memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. (*)
