Damai Sengketa Merek ASICS! Toko Zidane Sport Minta Maaf, 9.609 Pasang Sepatu Palsu Dimusnahkan

Foto : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memfasilitasi penyelesaian sengketa penggunaan merek ASICS melalui penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara pemilik Toko Zidane Sport, Sumanto, dan pihak ASICS Corporation, Jepang, di Kantor DJKI, Jakarta, Senin 16 November 2026. (dok/sumber : DJKI Kemenkum RI).

JAKARTA, CAKRAWALAASIA.NEWS – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memfasilitasi penyelesaian sengketa penggunaan merek ASICS melalui penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara pemilik Toko Zidane Sport, Sumanto, dan pihak ASICS Corporation, Jepang, di Kantor DJKI, Jakarta, Senin 16 November 2026.

Kesepakatan kedua belah pihak, menjadi tindak lanjut proses mediasi atas dugaan penggunaan merek ASICS tanpa hak yang sebelumnya ditangani Direktorat Penegakan Hukum DJKI.

 

Dalam kesempatan tersebut, Sumanto selaku pemilik Toko Zidane Sport menyampaikan permintaan maaf kepada ASICS Corporation atas penggunaan merek ASICS pada produk sepatu yang diperdagangkan tanpa izin. Ia juga menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab dan berkomitmen tidak mengulangi perbuatan serupa pada masa mendatang.

“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak ASICS atas kejadian ini. Saya menyadari bahwa penggunaan merek tanpa izin merupakan tindakan yang tidak semestinya dilakukan. Saya berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan akan mematuhi seluruh kesepakatan yang telah ditandatangani,” ujar Sumanto.

Perwakilan ASICS Corporation melalui kuasa hukumnya, Albertus Agung Dimaz, menyampaikan bahwa penyelesaian melalui mediasi merupakan langkah yang baik untuk mengakhiri sengketa sekaligus memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.

“Kami mengapresiasi proses mediasi yang telah difasilitasi DJKI hingga tercapainya kesepakatan ini. Kami berharap komitmen yang telah dituangkan dalam perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya terkait penghentian penggunaan merek ASICS tanpa izin dan tidak terulangnya pelanggaran serupa di kemudian hari,” ujar Dimaz.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penegakan Hukum DJKI, Pipit Rismanto mengatakan penandatanganan Perjanjian Perdamaian merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui pendekatan yang mengedepankan musyawarah dan kesepakatan para pihak.

Menurutnya, mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara konstruktif tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.

“DJKI berkomitmen memastikan setiap penanganan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual berjalan sesuai ketentuan hukum. Melalui mediasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan, tetapi komitmen untuk menghormati hak pemilik merek tetap menjadi hal utama yang harus dipenuhi,” jelas Pipit.

Sebagai informasi, Direktorat Penegakan Hukum DJKI sebelumnya telah melakukan penggeledahan dan penyitaan di Kabupaten Tangerang pada 5 Agustus 2026. Dalam tindakan tersebut, penyidik mengamankan sebanyak 9.609 pasang sepatu dan 49 kotak atau kemasan sepatu yang diduga menggunakan merek ASICS tanpa hak. Penindakan dilakukan berdasarkan laporan pengaduan dari pemilik merek ASICS Corporation, Jepang, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran merek.

Dalam Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani, Sumanto menyatakan kesediaannya untuk menghentikan seluruh kegiatan penjualan, impor, distribusi, pemasaran, dan bentuk komersialisasi lainnya terhadap produk sepatu yang menggunakan merek ASICS tanpa izin.

Ia juga berkewajiban menarik produk tersebut dari peredaran, termasuk dari gerai ritel, gudang, distributor, dan saluran penjualan daring yang berada di bawah kendalinya. Selain itu, Sumanto berkomitmen untuk tidak kembali memproduksi, mengadakan, mengimpor, mendistribusikan, maupun memperdagangkan produk yang menggunakan merek ASICS atau merek yang memiliki kemiripan sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Sumanto juga wajib menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui media cetak nasional. Pernyataan tersebut memuat pengakuan atas penggunaan merek ASICS pada produk palsu serta komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran serupa melalui Toko Zidane Sport maupun kegiatan usaha lain yang berada di bawah kendalinya.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pemusnahan seluruh produk ASICS palsu, termasuk barang bukti yang sebelumnya telah disita dan diserahkan kepada Direktorat Penegakan Hukum DJKI. Berdasarkan perjanjian, pemusnahan wajib diselesaikan paling lambat 14 hari kerja sejak penandatanganan Perjanjian Perdamaian. Setelah proses tersebut selesai, para pihak akan menandatangani laporan pemusnahan tertulis yang memuat jumlah dan konfirmasi pemusnahan produk.

Melalui penyelesaian sengketa ini, DJKI kembali mengingatkan masyarakat, khususnya pelaku usaha, untuk menghormati dan tidak menggunakan merek milik pihak lain tanpa izin. Pelaku usaha perlu memastikan keaslian serta legalitas produk yang diperdagangkan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemasok dan rantai distribusi barang.

Sementara itu, pemilik merek perlu memastikan haknya telah terdaftar dan mengambil langkah pelindungan hukum apabila ditemukan penggunaan tanpa hak. Penghormatan terhadap kekayaan intelektual tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek, tetapi juga membangun iklim usaha yang sehat, adil, dan berdaya saing. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *