JAKARTA, CAKRAWALAASIA.NEWS – Penanganan perkara persaingan usaha tidak cukup hanya bertumpu pada pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Analisis kondisi pasar, perilaku pelaku usaha, serta penggunaan bukti ekonomi menjadi bagian penting dalam mengungkap dugaan pelanggaran dan memastikan proses penegakan hukum berlangsung objektif.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Reza dalam Pelatihan Kompetensi Dasar Advokat Hukum Persaingan Usaha ICLA Angkatan ke-6 di Swissôtel Living Jakarta, Jumat, 13 November 2026. Pelatihan yang berlangsung pada 11–13 November 2026 tersebut turut dihadiri Ketua Umum ICLA Asep Ridwan.
Dalam sesi bertema “KPPU dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, Reza menjelaskan kedudukan, tugas, dan kewenangan KPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pembahasan mencakup proses penanganan dugaan pelanggaran, mulai dari penerimaan laporan atau penelitian atas inisiatif KPPU, penyelidikan, pemeriksaan dalam Sidang Majelis Komisi, hingga penjatuhan putusan.
Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah penggunaan bukti ekonomi dalam penanganan perkara. Pendekatan ini memanfaatkan analisis data kuantitatif maupun kualitatif untuk memahami kondisi pasar dan perilaku pelaku usaha. Analisis tersebut juga dapat dilengkapi dengan plus factors untuk membedakan perilaku usaha yang terjadi secara independen dengan tindakan yang didasarkan pada kesepakatan antarpelaku usaha.
“Penegakan hukum persaingan usaha tidak cukup hanya memahami ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga perlu didukung kemampuan menganalisis kondisi pasar dan perilaku pelaku usaha. Pembuktian yang kuat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap penanganan perkara dilakukan secara objektif dan berdasarkan alat bukti yang memadai,” ujarnya.
Reza juga menjelaskan bahwa penyelidikan yang dilakukan KPPU merupakan proses pengumpulan alat bukti untuk kepentingan pemeriksaan perkara, bukan penyelidikan dalam kerangka pro justitia sebagaimana dikenal dalam hukum acara pidana. Pemahaman atas karakteristik proses tersebut penting bagi advokat dalam menjalankan peran dan memberikan pendampingan hukum kepada pelaku usaha.
Selain aspek pembuktian, materi pelatihan mencakup kewenangan KPPU dalam menerima laporan, melakukan penelitian atas inisiatif sendiri, memanggil pihak terkait, menilai alat bukti, serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan persaingan usaha.
Pembahasan juga mencakup peran KPPU dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah agar kebijakan yang diterbitkan selaras dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Salah satu instrumennya adalah Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2023, yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi dampak kebijakan terhadap persaingan usaha.
Pada aspek penyelesaian perkara, Reza menguraikan penjatuhan sanksi administratif, pertimbangan penentuan besaran denda, pelaksanaan putusan, serta mekanisme pengajuan keberatan ke Pengadilan Niaga dan kasasi ke Mahkamah Agung.
Melalui pelatihan ini, KPPU mendorong peningkatan pemahaman dan kompetensi advokat dalam bidang hukum persaingan usaha. Keterlibatan praktisi hukum yang memahami karakteristik penanganan perkara dan pembuktian diharapkan dapat mendukung proses penegakan hukum yang lebih berkualitas sekaligus memperkuat kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat. (*)
