JAKARTA, CAKRAWALAASIA.NEWS – Keterbukaan proses pemilihan penyedia investasi dan pengelola revitalisasi Pasar Desa Ciparay, Kabupaten Bandung, menjadi salah satu aspek yang didalami Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam sidang perkara dugaan persekongkolan tender.
Dalam pemeriksaan saksi, muncul keterangan mengenai tidak ditemukannya informasi pengumuman beauty contest serta tidak diketahuinya proses pemilihan tersebut oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bandung.
Hal tersebut mengemuka dalam sidang pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan (Beauty Contest) Penyedia Investasi dan Pengelola Revitalisasi Pasar Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Senin, 16 November 2026.
Sidang dipimpin Anggota KPPU Budi Joyo Santoso sebagai Ketua Majelis Komisi bersama Ketua KPPU Gopprera Panggabean dan Anggota KPPU Aru Armando sebagai Anggota Majelis Komisi. Aru mengikuti persidangan secara daring.
Saksi pertama, Tatang Gunawan, seorang wirausahawan yang sebelumnya telah dimintai keterangan pada tahap penyelidikan, menyampaikan informasi mengenai rencana revitalisasi Pasar Ciparay pada 2024, termasuk rencana relokasi pedagang pada periode Agustus hingga November 2024.
Dalam keterangannya, Tatang menyebut nama PT Pradasa (Terlapor I) sebagai pihak yang kemudian diketahui menjadi pemenang beauty contest untuk penyedia investasi dan pengelola revitalisasi pasar. Namun, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari sejumlah pedagang, mereka tidak mengetahui adanya pengumuman maupun mekanisme penetapan pemenang proses pemilihan tersebut.
Tatang juga menyampaikan bahwa dirinya tidak menemukan informasi pengumuman beauty contest, baik melalui papan pengumuman di lingkungan Pasar Ciparay maupun media elektronik. Keterangan tersebut menjadi salah satu hal yang didalami dalam persidangan terkait keterbukaan proses pemilihan penyedia investasi dan pengelola pasar.
Selain proses pemilihan, Tatang menyampaikan informasi mengenai keberatan sejumlah pedagang terhadap rencana relokasi, terutama terkait biaya yang harus ditanggung untuk menempati lokasi pasar baru, termasuk biaya sewa. Ia juga menyebut bahwa para pedagang masih memiliki hak untuk menempati lokasi pasar hingga 2025.
Saksi kedua, Muhammad Ridwan, selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, menyatakan bahwa unit kerjanya tidak mengetahui pelaksanaan beauty contest Pasar Ciparay. Menurut keterangannya, pihaknya baru mengetahui adanya proses tersebut setelah dimintai keterangan oleh KPPU pada tahap penyelidikan.
Ridwan menjelaskan bahwa berdasarkan penelusuran internal, ditemukan adanya diskusi informal antara Pemerintah Desa Ciparay dan salah satu staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bandung mengenai tata cara pemilihan melalui mekanisme beauty contest. Namun, diskusi tersebut tidak disertai asistensi dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan proses pemilihannya.
Dalam persidangan, Tatang juga menyoroti perlunya kejelasan mengenai urgensi revitalisasi Pasar Ciparay dan kajian yang mendasari rencana tersebut. Menurutnya, kebutuhan revitalisasi serta hasil kajian yang menjadi landasannya merupakan hal penting untuk dipastikan.
Melalui pemeriksaan saksi, Majelis Komisi mendalami berbagai aspek proses pemilihan penyedia investasi dan pengelola revitalisasi Pasar Ciparay, termasuk mekanisme beauty contest, keterbukaan informasi, serta dugaan persekongkolan dalam proses pemilihan. Seluruh keterangan dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bagian dari proses pemeriksaan untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan persaingan usaha.
Sidang perkara ini akan dilanjutkan pada Kamis, 19 November 2026 dengan agenda pemeriksaan saksi Investigator. Masyarakat dapat mengikuti perkembangan penanganan perkara melalui laman Status Perkara KPPU. (*)











