Wamenko Polkam Lodewijk : Politik Harus Jadi Ibadah Pengabdian, Bukan Jalan Cari Kekayaan

Tantangan Demokrasi Nasional : Politik Transaksional, Oligarki, dan Rendahnya Literasi Politik

Foto : Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan/Wamenko Polkam, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus didampingi Plt Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto, Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, pimpinan MUI Provinsi, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren di kegiatan Kongres Umat Islam Indonesia/KUII VIII Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (25/7/2026), (sumber : Humas Kemenko Polkam-RI).

JAKARTA, Cakrawalaasia.news – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan/Wamenko Polkam, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, menegaskan politik harus dijalankan dengan moral dan semangat pengabdian.

“Politik adalah ibadah pengabdian, bukan jalan menuju kekayaan,” ujar Lodewijk saat menjadi narasumber pada Kongres Umat Islam Indonesia/KUII VIII Tahun 2026 di Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Dalam paparannya, Lodewijk menyebut dinamika geopolitik global saat ini berdampak pada ketahanan politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan negara.

“Oleh karena itu, Indonesia memerlukan sistem politik yang kuat, demokrasi yang berkualitas, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempercepat pembangunan,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti sejumlah tantangan politik nasional. Diantaranya praktik politik transaksional berbiaya tinggi, kampanye negatif dan kampanye hitam, menguatnya oligarki dan politik dinasti, serta rendahnya literasi dan moral politik.

Di hadapan peserta kongres, Wamenko Lodewijk mengajak umat Islam menguatkan semangat profetik dalam berpolitik.

Menurutnya, politik harus menjadi sarana mewujudkan kepentingan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umum.

Ia menilai ulama dan organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai penunjuk arah dan pengingat saat terjadi penyimpangan berbangsa dan bernegara.

“Kepentingan bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan umat,” tegasnya.

Kongres KUII VIII 2026 tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas, Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan, pimpinan MUI Provinsi, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, serta perwakilan perguruan tinggi dan pesantren.

Turut mendampingi Wamenko Polkam, Plt Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto.

Cakrawalaasia.news mencatat, pernyataan Wamenko Polkam ini sebagai bagian dari upaya mendorong politik kebangsaan yang beretika dan berorientasi pada kepentingan publik. (*)

Penulis: Humas Kemenko Polkam-RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *