Kementerian Pertanian (Kementan) merespons aspirasi Pengurus Pusat Gabungan Usaha Peternakan Babi Indonesia (GUPBI) terkait berbagai tantangan peternakan babi nasional. Pemerintah membuka dialog untuk mendengar langsung kondisi peternak sekaligus memetakan langkah yang dapat ditindaklanjuti.
Pertemuan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) bersama Pengurus Pusat GUPBI berlangsung di Balai Besar Veteriner (BBV) Denpasar, sebagai tindak lanjut surat permohonan audiensi GUPBI kepada Wakil Presiden Republik Indonesia.
Isu Utama: Tata Niaga, Harga, Hingga ASF
Dalam dialog tersebut, GUPBI menyampaikan isu tata niaga dan stabilitas harga, pengendalian penyakit hewan, biaya pakan, regulasi dan penerimaan sosial, peningkatan genetik dan produktivitas, kepastian pasar bagi peternak mandiri, serta aspek sosial, budaya, dan lingkungan.
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH, I Ketut Wirata, mengatakan pemerintah menghargai aspirasi yang disampaikan langsung karena memberikan gambaran kondisi peternak di lapangan.
“Kami ingin setiap persoalan dilihat secara utuh dan dicarikan jalan keluarnya. Yang menjadi kewenangan Kementerian Pertanian akan kita tindak lanjuti. Sementara yang membutuhkan kebijakan lintas sektor akan kita koordinasikan. Yang terpenting, peternak harus memiliki ruang untuk tetap tumbuh dan berusaha,” ujar Wirata.
Evaluasi Tata Niaga dan Siapkan Vaksinasi ASF 2026
Penataan tata kelola dan tata niaga daging babi terus dievaluasi untuk menjaga keseimbangan pasar dan memberi ruang bagi produksi dalam negeri. Kementan terus melakukan kajian dengan mempertimbangkan produksi dalam negeri, kebutuhan nasional, keberlanjutan peternak rakyat, keamanan pangan, serta ketentuan perdagangan.
Pada aspek kesehatan hewan, African Swine Fever (ASF) menjadi perhatian utama. Kementan pada 2026 telah menyiapkan dukungan anggaran vaksinasi babi dengan tetap memperhatikan hasil kajian keamanan hayati dan ketentuan teknis.
“Kesehatan hewan adalah fondasi. Ketika penyakit dapat dikendalikan, peternak mempunyai kesempatan lebih besar untuk menjaga populasi, meningkatkan produksi, dan memulihkan usahanya,” kata Wirata.
Biaya Pakan, Genetik, dan Kepastian Pasar
Kementan juga memahami tekanan biaya pakan yang dipengaruhi dinamika harga bahan baku. Usulan stabilisasi bahan baku maupun dukungan pakan akan menjadi bahan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Untuk meningkatkan produktivitas, peremajaan dan peningkatan kualitas genetik dipandang sebagai solusi jangka menengah dan panjang. Upaya tersebut perlu didukung perbaikan pakan, reproduksi, manajemen pemeliharaan, dan SDM.
Soal kepastian pasar, usulan keterlibatan BUMN pangan maupun Perum BULOG dalam penyerapan hasil peternakan akan dibahas bersama pihak terkait karena mekanisme pembelian berada di luar kewenangan langsung Ditjen PKH.
Perhatikan Karakteristik Wilayah
Adapun terkait regulasi daerah, sosial, budaya, dan lingkungan, Kementan memandang pengembangan peternakan perlu memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah, termasuk kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, lingkungan, serta nilai sosial dan budaya setempat.
“Masukan yang disampaikan akan kita petakan dan tindak lanjuti sesuai kewenangan. Kita ingin membangun peternakan babi yang lebih sehat, produktif dan memiliki kepastian usaha. Pemerintah hadir, peternak bergerak, dan solusinya kita kerjakan bersama,” tegas Wirata.
Kementan memastikan komunikasi dengan GUPBI dan pemangku kepentingan akan terus dibangun untuk memastikan peternakan babi rakyat tumbuh, produktivitas meningkat, dan kontribusi terhadap ketersediaan protein hewani nasional semakin kuat. (*)
