Cakrawalaasia.news, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama BUMN bidang pangan terus mempercepat realisasi Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) sebagai langkah memperkuat kemandirian protein hewani nasional sekaligus membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi peternakan di luar Pulau Jawa.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Berdikari dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Boalemo, dan Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan (Dirjen PKH), Agung Suganda, menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah percepatan implementasi program agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat dan peternak.
“Yang paling penting sekarang bukan lagi tanda tangannya, tetapi bentuk fisiknya harus segera kelihatan di lapangan,” ujar Agung.
Menurut Agung, pemerintah telah menyiapkan dukungan pembiayaan tahap awal sebesar Rp16,7 miliar untuk mempercepat proses persiapan pembangunan kawasan HAT.
“Saat ini sudah tersedia alokasi awal sebesar Rp16,7 miliar untuk tahap persiapan. Dana ini harus segera dimanfaatkan agar pembangunan bisa berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, pengembangan HAT juga didukung pembiayaan investasi melalui Danantara Asset Management (DAM) yang disiapkan untuk mempercepat pembangunan ekosistem perunggasan nasional.
Agung menegaskan bahwa legalitas lahan menjadi salah satu faktor penting yang harus segera dituntaskan agar pembangunan fisik dapat dimulai.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan lahan yang akan digunakan benar-benar clean and clear sehingga pembangunan bisa segera dimulai,” ujarnya.
Di Gorontalo, program HAT akan didukung pembangunan pabrik pakan berkapasitas 10.000 ton per bulan yang menjadi fondasi pengembangan industri perunggasan terintegrasi. Sementara di Kabupaten Bima akan dibangun parent stock farm dan hatchery untuk memperkuat pasokan bibit unggas di kawasan Indonesia Timur.
Agung menegaskan bahwa program tersebut dirancang untuk memperkuat peran peternak rakyat dalam rantai pasok industri perunggasan nasional.
“Budidaya ayam, baik layer maupun broiler, harus menjadi ruang tumbuh bagi investor lokal dan peternak rakyat. Program ini hadir untuk membantu peternak mandiri agar memiliki akses terhadap bibit, pakan, dan usaha yang berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Agung, terdapat tiga prinsip utama dalam pengembangan HAT, yaitu menguntungkan secara bisnis, memberdayakan peternak rakyat, dan menghasilkan harga ayam maupun telur yang kompetitif bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Utama PT Berdikari, Maryadi, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Bagi PT Berdikari, kerja sama ini bukan hanya tentang pemanfaatan lahan atau pembangunan fasilitas produksi. Lebih dari itu, ini adalah komitmen bersama untuk membangun ekosistem peternakan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat dan daerah,” ujar Maryadi.
Ia menambahkan bahwa penguatan subsektor peternakan memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada protein hewani nasional.
“Ketika rantai pasok dibangun secara terintegrasi, produktivitas meningkat, lapangan kerja terbuka, pendapatan masyarakat tumbuh, dan ekonomi daerah bergerak lebih kuat,” katanya.
Dirjen PKH Agung optimistis program tersebut akan mempercepat kemandirian protein hewani di berbagai wilayah Indonesia.
“Nasional kita sudah swasembada. Sekarang tugas kita memastikan daerah-daerah di luar Jawa juga mandiri protein. Insya Allah swasembada protein unggas di wilayah pengembangan ini bisa segera terwujud,” pungkasnya. (*)
