JAKARTA, Cakrawalaasia.news – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum mulai menyusun Peta Jalan Strategi Kekayaan Intelektual Nasional. Dokumen ini disiapkan sebagai pedoman bersama untuk membangun ekosistem KI yang terintegrasi di seluruh Indonesia.
Pembahasan awal dilakukan melalui Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, 14–17 Juli 2026.
Dirjen KI Hermansyah Siregar mengatakan, penyusunan peta jalan bertujuan menyelaraskan kebijakan, program, dan langkah strategis lintas kementerian dan lembaga.
“Ini upaya bersama menyelaraskan kebijakan dan program untuk membangun ekosistem kekayaan intelektual yang terintegrasi,” ujar Hermansyah.
Menurutnya, ekosistem KI dibangun di atas 3 pilar utama: kreasi, pelindungan, dan utilisasi atau komersialisasi. Karena cakupannya luas, pengembangannya tidak bisa dilakukan DJKI sendiri. Perlu sinergi kementerian, lembaga, pemda, aparat penegak hukum, dunia usaha, hingga masyarakat.
Hermansyah mencontohkan negara maju yang menjadikan KI sebagai fondasi ekonomi. “Indonesia perlu menggeser paradigma dari bertumpu pada kekayaan alam, ke pemanfaatan kekayaan intelektual yang memberi nilai tambah,” katanya.
Melalui peta jalan ini, pemerintah menargetkan 4 hal utama:
- Penyelarasan arah kebijakan nasional di bidang KI
- Kejelasan peran setiap kementerian/lembaga
- Penguatan koordinasi lintas sektor
- Peningkatan pemanfaatan KI untuk dorong investasi, hilirisasi riset, ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, dan daya saing nasional
DKT 4 hari ini juga akan membahas pemetaan peran institusi, penyelarasan program lintas instansi, serta penyusunan rencana aksi yang realistis.
Hermansyah menekankan pentingnya koordinasi untuk meningkatkan posisi Indonesia di Global Innovation Index dan indikator internasional lainnya.
Kegiatan ini dihadiri pimpinan tinggi DJKI, perwakilan Kemenko Kumham Imipas, pejabat kementerian/lembaga terkait, serta praktisi dari PT Solusi Inovasi Dayaguna. (*)
