Cakrawalaasia.news, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/04).
IHPS II Tahun 2025 diserahkan Ketua BPK, Isma Yatun kepada Ketua DPR, Puan Maharani beserta jajaran Pimpinan DPR.
Dalam pidatonya, Ketua BPK menyampaikan, bahwa IHPS II Tahun 2025 memuat ringkasan 685 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 7 LHP Keuangan, 237 LHP Kinerja, dan 441 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).
“Berdasarkan 685 LHP tersebut, BPK telah mendukung penyelamatan keuangan negara sebesar Rp.42,87 triliun, melalui pengungkapan permasalahan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan sebesar Rp.18,53 triliun, serta pengungkapan permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp.24,34 triliun,” ujarnya.
Selain itu, BPK turut berperan dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara, di antaranya melalui dukungan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan.
“Upaya ini dilaksanakan melalui pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara sebesar Rp.274,60 miliar dan hasil penghitungan kerugian negara dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.6,80 triliun, serta pengungkapan illegal drilling yang dilakukan oleh masyarakat, yang kemudian dibeli dan dibebankan sebagai cost recovery ke negara sebesar Rp.1,71 triliun,” ulas Isma Yatun.
Hasil pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan menunjukkan beberapa capaian positif dari program tersebut, di antaranya produksi beras pada tahun 2025 sebanyak 34,71 juta ton atau naik sebesar 13,36% dibandingkan tahun 2024 dan tanpa impor serta kebijakan serap gabah tahun 2025 berhasil menyerap beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah sebanyak 3 juta ton. Sedangkan untuk pemeriksaan tematik nasional pembangunan manusia, IHPS ini mencatat sejumlah capaian strategis yang telah diraih, antara lain pemerintah daerah (pemda) telah melakukan upaya percepatan penuntasan TBC dengan menjadikan target indikator penemuan, pengobatan, dan pencegahan TBC yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai target kegiatan penuntasan TBC di daerah.
Sejalan dengan upaya memperkuat akuntabilitas publik, IHPS II Tahun 2025 ini turut memuat hasil pemeriksaan signifikan lainnya, di antaranya pemeriksaan atas ketahanan energi sektor minyak dan gas bumi, pemeriksaan atas kebijakan, tata kelola, dan strategi ketersediaan pupuk, pemeriksaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN, serta perhitungan bagi hasil migas pada SKK Migas, KKKS Petronas Carigali Ketapang II dan KKKS PT Pertamina EP.
Menutup pidatonya, Ketua BPK menyampaikan apresiasi kepada DPR atas sinergi yang telah terjalin dalam mendukung pelaksanaan tugas konstitusional BPK. Ia berharap sinergi yang kuat antara lembaga negara terus terjaga guna menghadapi tantangan global dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel di masa mendatang.
Rapat paripurna DPR juga dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Anggota I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK, Daniel Lumban Tobing, Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, Anggota V BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota VI BPK, Fathan Subchi, Anggota VII BPK, Slamet Edi Purnomo, para Wakil Ketua DPR dan Anggota DPR, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BPK. (*)
