Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan menghormati dan mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 261/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada Jumat (28/8). Putusan ini memberikan kejelasan kepastian hukum dan fleksibilitas dalam penetapan status bencana, baik skala nasional maupun daerah.
MK Ubah Syarat Penetapan Status Bencana
Melalui putusan tersebut, MK memperjelas penerapan lima indikator penilaian penetapan status bencana, yaitu: jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan sarana-prasarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial-ekonomi.
Jika sebelumnya kelima indikator tersebut dipahami harus terpenuhi seluruhnya, kini MK menentukan bahwa penetapan status bencana nasional cukup memenuhi sekurang-kurangnya tiga dari lima indikator, dengan syarat jumlah korban wajib menjadi indikator utama.
4 Poin Penyesuaian Penanganan Bencana Pascaputusan MK
1. Keputusan Berbasis Data Lapangan
Penetapan status bencana akan tetap berdiri di atas data yang akurat. BNPB akan memperkuat kaji cepat, pendataan, analisis dampak, dan penilaian kapasitas daerah sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah.
2. Penanganan Bencana Tanpa Menunggu Status
Status bencana nasional bukan syarat tunggal bagi pemerintah pusat untuk turun tangan. Pemerintah pusat tetap bergerak aktif mengerahkan personel, peralatan, logistik, pendanaan, hingga dukungan teknis sesuai kebutuhan lapangan.
3. Prioritas Perlindungan Masyarakat
Bencana yang tidak berstatus nasional dipastikan tetap mendapatkan dukungan penuh pusat agar pemenuhan kebutuhan dasar, penyelamatan, dan pemulihan masyarakat terdampak berjalan cepat.
4. Harmonisasi dan Tata Kerja Baru
BNPB bersama kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah akan segera menyesuaikan pedoman kerja dan menyelaraskan mekanisme pendataan agar berjalan seragam, transparan, dan akuntabel.
Penetapan ini menegaskan kembali prinsip utama penanggulangan bencana di Indonesia: penanganan harus responsif dan cepat, namun tetap memiliki landasan hukum yang kuat.
BNPB mengajak seluruh elemen pemerintah daerah, akademisi, media, dunia usaha, hingga organisasi kemasyarakatan dan mitra kemanusiaan untuk terus memperkuat kolaborasi demi membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.
