Capaian PAD Triwulan II Tembus 100%, Pemkot Tangerang: Keadilan Jadi Kunci

Wawali Maryono Minta Optimalisasi Digitalisasi dan Inovasi, Tanpa Tambah Beban Warga

Foto : Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono Hasan, bersama Sekretaris Daerah Kota Tangerang, H. Herman Suwarman, mengikuti jalannya Rapat Evaluasi Capaian PAD Triwulan II Tahun 2026 yang membahas strategi optimalisasi pendapatan daerah dan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, Kamis (30/07/2026). (Sumber : Prokopim Kota Tangerang).

KOTA TANGERANG, Cakrawalaasia.news – Pemerintah Kota Tangerang mencatat capaian Pendapatan Asli Daerah/PAD hingga Triwulan II 2026 telah melampaui target 100 persen.

Wakil Wali Kota Tangerang H. Maryono menegaskan, peningkatan PAD ke depan harus dilakukan secara berkeadilan dan tidak menambah beban masyarakat maupun pelaku usaha.

Hal itu disampaikan Maryono saat membuka Rapat Evaluasi Capaian PAD Triwulan II yang dirangkaikan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah/TP2DD di Gedung Pusat Pemerintahan, Kamis (30/7/2026).

“Saya ingatkan, setiap kebijakan peningkatan PAD harus mengedepankan asas keadilan. Di tengah kondisi ekonomi, masyarakat harus merasakan pajak yang dibayar kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya nyata,”tegas Maryono.

Ia mengapresiasi kinerja perangkat daerah pengelola PAD atas capaian positif tersebut. Namun Maryono meminta agar sektor-sektor yang realisasinya masih rendah terus dioptimalkan agar target akhir tahun tercapai maksimal.

Selain optimalisasi, Maryono juga menginstruksikan percepatan digitalisasi transaksi pemerintah melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

“Digitalisasi adalah kunci tata kelola pendapatan yang efektif, transparan, akuntabel, dan memudahkan masyarakat. TP2DD harus perkuat sinergi agar pelayanan semakin efisien,” ujarnya.

Senada, Sekretaris Daerah Kota Tangerang H. Herman Suwarman mendorong perangkat daerah berinovasi menggali potensi pendapatan baru.

“PAD adalah tulang punggung pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah dituntut semakin mandiri mengoptimalkan potensi pendapatan,” tutup Herman. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *