JAKARTA, Cakrawalaasia.news – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat proses pendataan kerusakan rumah akibat gempa bumi magnitudo (M) 7,7 Flores di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendataan dilakukan paralel bersamaan dengan penanganan tanggap darurat sesuai arahan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.
53.971 Unit Rumah Rusak, 19.006 Rusak Berat
Berdasarkan pembaruan data hari kedelapan per Sabtu (22/8/2026), tercatat sebanyak 53.971 unit rumah mengalami kerusakan. Rinciannya:
19.006 unit rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.
BNPB melalui Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi telah menerjunkan tim di 7 kabupaten terdampak untuk mempersiapkan verifikasi dan validasi data.
Rincian Kerusakan per Kabupaten di NTT
Berikut sebaran kerusakan rumah di 7 kabupaten terdampak gempa Flores:
| Kabupaten | Rusak Berat | Rusak Sedang | Rusak Ringan | Total |
|---|---|---|---|---|
| Manggarai Timur | 6.713 | 4.496 | 5.830 | 17.039 |
| Manggarai Barat | 3.334 | 1.438 | 4.630 | 9.402 |
| Ngada | 1.973 | 1.678 | 4.478 | 8.129 |
| Manggarai | 3.582 | 2.113 | 1.350 | 7.045 |
| Nagekeo | 1.702 | 560 | 2.567 | 4.829 |
| Ende | 763 | 870 | 2.320 | 3.953 |
| Sikka | 939 | 622 | 2.013 | 3.574 |
Proses Verifikasi BNBA dan Bimtek 25 Agustus
BNPB menegaskan angka tersebut masih data sementara yang harus melalui verifikasi dan validasi. Saat ini data by name by address (BNBA) hingga tingkat desa sudah diperoleh untuk Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka. Untuk Kabupaten Manggarai, input data ditargetkan 1-2 hari ke depan.
Khusus Nagekeo, verifikasi sudah berjalan 2 hari oleh Pemda dengan instrumen BNPB. Jika hasil sampling BNPB belum sesuai, verifikasi ulang akan dilakukan.
Untuk memperkuat kapasitas Pemda, BNPB merencanakan bimbingan teknis (bimtek) pada Selasa, 25 Agustus 2026, dilanjutkan verifikasi lapangan di masing-masing kabupaten.
Dasar Penentuan Huntara dan DTH
Data rumah rusak berat akan menjadi dasar penentuan kebutuhan hunian sementara (huntara) dan dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.
“Pendataan yang akurat adalah fondasi menentukan bentuk dan sasaran dukungan pemerintah. Makanya proses ini tidak menunggu tanggap darurat selesai, tapi jalan paralel,” tegas Suharyanto.
BNPB bersama pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap dukungan didasarkan data valid agar pemulihan berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
