Cakrawalaasia.news, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa melaksanakan koordinasi lintas sektor antar Kementerian/Lembaga terkait dalam memperkuat Keamanan Laut Nasional.
Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Rangka Keamanan Laut ini mencakup Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, ALKI, dan Choke Point, serta Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Indeks Keamanan Laut Nasional berdasarkan RPJMN 2025-2029.
Dalam sambutannya, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan, Brigjen TNI Parwito menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penguatan keamanan laut nasional berbasis Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN).
“Keamanan laut menuntut sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga melalui integrasi perencanaan, harmonisasi regulasi, dan kolaborasi operasional. IKLN harus menjadi acuan bersama untuk menilai efektivitas pengamanan laut nasional,” ucap Parwito saat membuka acara di Jakarta.
Rapat dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, unsur TNI/Polri, dan lembaga nonkementerian terkait. Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Koordinasi dan Kolaborasi ini juga menjadi sarana evaluasi bagi pelaksanaan rekomendasi kebijakan sekaligus konsolidasi langkah strategis guna memastikan pengamanan laut nasional berjalan secara terpadu, terukur, dan berkelanjutan.
Selama rapat berlangsung, terdapat tiga poin utama yang akan ditindaklanjuti. Ketiga poin tersebut meliputi penyelarasan perencanaan dan program berbasis IKLN, penyempurnaan metodologi serta tata kelola data IKLN agar pengukuran lebih objektif dan kredibel, serta penguatan pengawasan terpadu di wilayah yurisdiksi Indonesia, ALKI, dan choke point.
“Hasilnya, sejumlah kementerian dan lembaga melaporkan peningkatan patroli dan operasi gabungan, meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran yang berdampak pada hari operasi di lapangan,” tambahnya
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam menegaskan komitmennya untuk terus mendorong harmonisasi kebijakan, integrasi perencanaan, serta penguatan kolaborasi operasional dan pendanaan lintas sektor.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas dan keamanan maritim nasional sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029. (**)
