KOTA TANGERANG, Cakrawalaasia.news – Pemerintah Kota Tangerang terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Tujuannya agar warga bisa mengakses layanan pemerintahan dengan lebih mudah, cepat, transparan, dan mandiri.
Dengan banyaknya layanan yang sudah berbasis digital, masyarakat kini tidak perlu lagi menggunakan jasa calo untuk mengurus administrasi.
Inspektur Kota Tangerang, Achmad Ricky Fauzan, menyebut salah satu andalan Pemkot adalah Super App “Tangerang LIVE”.
Hingga akhir 2025, aplikasi Tangerang LIVE telah diunduh sebanyak 1.574.168 kali. Sepanjang 2025 saja, ada 283.767 pengguna baru yang bergabung.
Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan dan pemanfaatan layanan digital oleh warga Kota Tangerang.
“Tangerang LIVE menyediakan 12 layanan dengan 34 menu yang mencakup berbagai kebutuhan masyarakat,” jelas Ricky, Kamis (13/8/2026).
Di dalam Tangerang LIVE, warga bisa mengakses berbagai kebutuhan hanya dari genggaman. Beberapa layanan unggulannya:
- Kependudukan : Sobat Dukcapil untuk urus KTP, KK, dan lainnya
- Informasi : e-News, e-Paper, dan JDIH
- Pengaduan : LAKSA untuk lapor pelayanan publik atau kondisi lingkungan
- Ketenagakerjaan : Tangerang Cakap Kerja. Ada kartu kuning, info job fair, pelatihan BLK, hingga kewirausahaan
- Ekonomi : Pajak & Retribusi, SiGanteng Perumda Tirta Benteng, dan Pasar Online
- Kesehatan, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, Layanan RT/RW, hingga Layanan Darurat*
Digitalisasi juga mempermudah urusan perpajakan. Melalui menu “Pajak dan Retribusi”, warga bisa :
- Cek SPPT PBB
- Lihat informasi tagihan
- Unduh SPPT
- Bayar PBB non-tunai pakai QRIS
Lebih praktis dan tidak perlu antre ke kantor.
Bahkan fasilitas olahraga milik Pemkot juga sudah digital. Warga bisa sewa GOR langsung via Tangerang LIVE.
Sistem menampilkan jadwal lapangan yang kosong dan tarif resminya. Tarifnya mulai dari sekitar Rp20 ribuan, tergantung fasilitas yang dipilih.
“Kalau layanan sudah tersedia secara digital, masyarakat tidak perlu menggunakan jasa calo. Ikuti prosedur yang sudah ditetapkan dan gunakan kanal resmi. Ini juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencegah pungli,” tegas Ricky.
Ia menambahkan, sistem digital juga membuat proses lebih transparan. Warga bisa langsung melihat informasi, persyaratan, tahapan, hingga biaya resmi.
Langkah ini sejalan dengan Program Pariwara Antikorupsi 2026. Fokusnya memperkuat pencegahan korupsi, pungli, suap, gratifikasi, hingga penyalahgunaan fasilitas dinas. (*)
