JAKARTA, CAKRAWALAASIA.NEWS – Sekretaris Utama BNN RI, Asep Saepudin, didampingi Direktur Hukum BNN, Riki Yanuarfi, menghadiri kegiatan Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, pada Selasa (15/10).
Forum Nasional Pembangunan Hukum tahun ini mengusung tema utama “Orkestrasi Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan di Era Digital: Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Bukti, Adaptif, dan Berdampak”.
Peluncuran dan pelaksanaan forum ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melakukan penyederhanaan serta peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan melalui penguatan mekanisme pembentukan, yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pemantauan serta evaluasi pascaimplementasi.
High Level Meeting – Penandatanganan Komitmen Nasional
Agenda utama yang dihadiri oleh para Sekretaris Jenderal, Sekretaris Utama, maupun Sekretaris Kementerian/Lembaga pada hari kedua pelaksanaan ini adalah High Level Meeting dengan agenda khusus berupa Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Agenda Aksi Nasional Pembangunan Hukum: Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-Undangan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Kehadiran Sekretaris Utama BNN RI dalam forum tingkat tinggi ini menunjukkan komitmen kuat instansi dalam mendukung transformasi tata kelola regulasi yang lebih modern, berbasis data dan bukti digital, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik.
