Ragam  

KPPU Awasi Penghapusan Syarat Pembelian LPG Nonsubsidi bagi Penerima LPG 3 Kg di Tegal

Foto : Tim Pengawas di Ketuai anggota KPPU RI Eugenia Mardanugraha dengan Wakil Ketua KPPU RI Mohammad Reza sebagai anggota, Panitera dan Tim Sekretariatan melakukan pengawasan langsung di Fakultas Hukum Universitas Hukum Pancasila Tegal, Kamis (19/11/2026). Ada 63 pangkalan LPG dibawah naungan PT Hibarnas Jaya, (dok/sumber : Humas KPPU).

TEGAL, CAKRAWALAASIA.NEWS – (19/11) – Masyarakat yang membeli LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi tidak lagi diwajibkan membeli LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg atau 12 kg sebagai persyaratan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kini mengawasi pelaksanaan komitmen perubahan perilaku PT Hibarnas Jaya untuk memastikan penghapusan persyaratan tersebut benar-benar diterapkan dalam jaringan distribusinya di Kabupaten Tegal.

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 12/KPPU-L/2026 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Distribusi dan/atau Penjualan LPG (Subsidi dan Non Subsidi) di Wilayah Kabupaten Tegal. Tim Pengawas diketuai Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha dengan Wakil Ketua KPPU Hilman Pujana dan Anggota KPPU Mohammad Reza sebagai Anggota, serta Panitera dan Tim Sekretariat.

Libatkan 63 Pangkalan, Bagikan Kuesioner

Pengawasan berlangsung di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, Kamis, 19 November 2026, dengan melibatkan 63 pangkalan LPG 3 kg yang berada dalam jaringan distribusi PT Hibarnas Jaya. Dalam kegiatan tersebut, PT Hibarnas Jaya menyampaikan perkembangan pelaksanaan komitmen perubahan perilakunya, khususnya mengenai penghapusan kewajiban pembelian LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg bagi masyarakat yang ingin memperoleh LPG 3 kg bersubsidi.

Untuk memeriksa pelaksanaan komitmen tersebut, Tim Pengawas membagikan kuesioner kepada seluruh pangkalan yang menjadi bagian dari jaringan distribusi perusahaan. Kuesioner digunakan untuk menghimpun informasi dan tanggapan langsung dari pangkalan sebagai bahan evaluasi terhadap penerapan perubahan perilaku perusahaan.

Pengawasan tidak hanya ditujukan untuk memeriksa pemenuhan dokumen pakta integritas, tetapi juga memastikan komitmen perusahaan diterapkan dalam praktik distribusi dan penjualan LPG di lapangan.

— Ketua Tim Pengawas KPPU

Masukan dari pangkalan menjadi salah satu sumber informasi untuk menilai pelaksanaan komitmen tersebut.

Laporan Paling Lambat 1 Desember 2026

Tim Pengawas selanjutnya akan menyusun laporan hasil pengawasan paling lambat 1 Desember 2026. Laporan tersebut akan memuat data dan informasi yang diperoleh selama proses pengawasan untuk disampaikan kepada Majelis Komisi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan apakah pelaksanaan perubahan perilaku PT Hibarnas Jaya dapat diterima atau ditolak.

Melalui pengawasan ini, KPPU memastikan komitmen perubahan perilaku tidak berhenti pada pernyataan atau dokumen administratif. Pelaksanaannya harus dapat diverifikasi agar distribusi LPG bersubsidi tidak disertai persyaratan tambahan yang berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap LPG 3 kg.

Poin Penting:

  • Perkara: 12/KPPU-L/2026 – Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999
  • Terlapor: PT Hibarnas Jaya
  • Komitmen: Hapus kewajiban beli LPG 5,5 Kg & 12 Kg untuk dapat LPG 3 Kg bersubsidi
  • Pengawasan: 63 pangkalan di Tegal, kuesioner langsung
  • Deadline Laporan: 1 Desember 2026 ke Majelis Komisi
Penulis: Red/Humas KPPU RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *