Hukum  

KPPU Sidangkan Dugaan Pengaturan Pemenang Dua Tender Proyek Pedestrian di Yogyakarta

Foto : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memulai persidangan perkara dugaan persekongkolan tender dalam Perkara Nomor 19/KPPU-L/2026 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999</strong> terkait Tender Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru (Galeria Gramedia) (Kode Tender: 4873021</strong>) dan Tender Pembangunan Pedestrian Jalan Perwakilan (Tender Ulang) (Kode Tender: 4959021 pada Satker Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 pada Kamis, 19 November 2026. (dok/sumber : Humas KPPU RI).

Yogyakarta, 20 November 2026 | Sumber: Humas KPPU

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memulai persidangan perkara dugaan persekongkolan tender dalam Perkara Nomor 19/KPPU-L/2026 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru (Galeria Gramedia) (Kode Tender: 4873021) dan Tender Pembangunan Pedestrian Jalan Perwakilan (Tender Ulang) (Kode Tender: 4959021) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 pada Kamis, 19 November 2026.

Sidang tersebut mengagendakan pembacaan Pemaparan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator dan Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian alat bukti surat dan/atau dokumen pendukung Laporan Dugaan Pelanggaran. Persidangan berlangsung di Ruang Sidang Kantor Wilayah VII KPPU Yogyakarta dan dipimpin oleh Majelis Komisi yang terdiri atas Ketua Rhido Jusmadi bersama Anggota M. Fanshurullah Asa dan Moh. Noor Rofieq.

6 Pihak Ditetapkan Sebagai Terlapor

  • Terlapor I: PT Pradipta Bhumi Konstruksi
  • Terlapor II: PT Prastama Dua Sembilan
  • Terlapor III: PT Tri Patra Konsultan
  • Terlapor IV: Pokja Pemilihan Paket Tender Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru (Galeria Gramedia) Putaran VI Bulan Juni Tahun 2021
  • Terlapor V: Pokja Pemilihan Paket Tender Pembangunan Pedestrian Jalan Perwakilan Putaran VIII Bulan Agustus Tahun 2021
  • Terlapor VI: Hasri Nilam Baswari selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Konstruksi Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru dan Pembangunan Pedestrian Jalan Perwakilan (Tender Ulang)

Dalam LDP yang dibacakan di persidangan, Investigator menduga adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya terkait persekongkolan dalam proses tender berkaitan dengan dua paket proyek yang menjadi objek perkara bersumber dari APBD Kota Yogyakarta Tahun 2021 dengan metode pengadaan tender pascakualifikasi dua file harga terendah ambang batas.

3 Indikasi Persekongkolan yang Ditemukan Investigator

1. Indikasi Persekongkolan Antarpelaku Usaha (Horizontal)

Ditemukan komunikasi dan kerja sama antara Terlapor I dan Terlapor II yang dibuktikan melalui kesamaan IP Address saat pengunggahan dokumen, kesamaan metadata dokumen, kesamaan format penulisan, hingga kesamaan kesalahan pengetikan (typo) pada dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), jaminan penawaran, serta surat kerja sama. Selain itu, ditemukan kesamaan nilai harga penawaran dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

2. Ketidaksesuaian Kualifikasi Teknis

Peralatan utama yang ditawarkan oleh pemenang tender dinilai tidak valid, serta pengalaman kerja Terlapor II tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen tender.

3. Indikasi Fasilitasi Panitia dan PPK (Vertikal)

Terjadi pengabaian oleh Pokja Pemilihan (Terlapor IV dan V) serta PPK (Terlapor VI) terhadap berbagai kesamaan dokumen peserta. Selain itu, ditemukan pencantuman persyaratan peralatan utama yang tidak relevan serta penetapan metode evaluasi tender yang dinilai tidak tepat sehingga menghambat persaingan usaha yang sehat.

PT Pradipta Bhumi Konstruksi dan PT Prastama Dua Sembilan diduga kuat bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang pada masing-masing paket tender, yakni mengatur Terlapor I sebagai pemenang proyek Penataan Pedestrian Kawasan Kotabaru dan Terlapor II sebagai pemenang proyek Pembangunan Pedestrian Jalan Perwakilan.

— Investigator KPPU dalam LDP

Pengaturan ini difasilitasi oleh PT Tri Patra Konsultan, Pokja Pemilihan Putaran VI, Pokja Pemilihan Putaran VIII, dan PPK, yang pada akhirnya menciptakan persaingan semu serta mengurangi persaingan sehat dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dengan demikian, Investigator menilai terdapat cukup bukti dugaan pelanggaran sehingga perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan dalam persidangan Majelis Komisi KPPU. Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada 17 Desember 2026 dengan agenda Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Para Terlapor. Informasi mengenai perkembangan perkara dan jadwal persidangan dapat diakses melalui laman resmi KPPU.

Poin Penting:

  • Perkara: 19/KPPU-L/2026 – Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999
  • Proyek: Pedestrian Kotabaru (4873021) & Pedestrian Jalan Perwakilan (4959021), APBD Kota Yogyakarta TA 2021
  • Majelis: Rhido Jusmadi (Ketua), M. Fanshurullah Asa, Moh. Noor Rofieq
  • Sidang Berikutnya: 17 Desember 2026 – Tanggapan LDP oleh Para Terlapor
Penulis: Red/Humas KPPU RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *