SOLOK, CAKRAWALAASIA.NEWS – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos, M.M. memastikan penanganan banjir bandang (Galodo) di Kabupaten Solok, Sumatera Barat berjalan optimal, Jumat (25/9/2026).
Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan proses tanggap darurat, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, hingga percepatan pemulihan pascabencana sesuai kondisi lapangan.
Dalam kunjungan itu, Wapres bersama Kepala BNPB, Gubernur Sumatera Barat, Bupati Solok serta unsur kementerian/lembaga menggelar rapat koordinasi dan meninjau langsung sejumlah titik terdampak paling parah.
Serahkan Bantuan & Minta Distribusi Cepat
Wapres juga menyerahkan langsung bantuan logistik, peralatan darurat dan santunan kepada warga terdampak dan pengungsi. Ia menekankan agar setiap bantuan yang tiba tidak menumpuk di gudang dan segera didistribusikan.
“Pengelolaan logistik harus tertib, catat barang masuk dan keluar setiap hari agar kebutuhan masyarakat terpantau,” tegas Wapres dalam rakor tersebut.
Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas. Pemda diminta memastikan data mereka lengkap dan kebutuhannya terpenuhi.
Fokus Infrastruktur dan Hunian Aman
Selain kebutuhan dasar, Wapres menyoroti percepatan pemulihan infrastruktur vital yang putus akibat galodo, meliputi jalan, jembatan, jaringan air bersih, aliran sungai dan lahan pertanian warga.
Terkait hunian, Wapres meminta Pemkab Solok segera menyiapkan lokasi hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) yang aman, layak, tidak berada di zona rawan bencana susulan, dan tetap dekat dengan lingkungan asal warga.
BNPB: Percepat Pendataan dan R3P
Sementara itu Kepala BNPB Letjen Suharyanto menekankan pentingnya pendataan berbasis Kepala Keluarga (KK) yang akurat, termasuk warga yang mengungsi mandiri. Data tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan dan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
BNPB bersama Pemda juga akan mempercepat pendataan rumah rusak berat, sedang dan ringan melalui SK Bupati yang dipadupadankan dengan data Dukcapil. Untuk percepatan pembersihan material banjir, BNPB dan Pemda memetakan kebutuhan alat berat dan truk angkut.
Pemkab Solok tetap menjadi penanggung jawab utama penanganan darurat dengan dukungan penuh Pemprov Sumbar, BNPB dan kementerian/lembaga terkait.
