JAKARTA, Cakrawalaasia.news – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI` terus memperkuat kapasitas sumber daya manusianya.
Kali ini DJKI menggandeng European Union Intellectual Property Office EUIPO untuk melatih para pemeriksa `desain industri.
Kegiatan Training Session for DGIP Industrial Design Examiners digelar di Gedung DJKI, Jakarta pada Rabu 13 Agustus 2026. Tujuannya: memastikan pemeriksa KI RI mengikuti perkembangan desain industri yang semakin dinamis.
Kepala Subdirektorat Kerja Sama DJKI Marchienda Werdany mengatakan, sistem desain industri terus berkembang. Karena itu, cara memeriksa juga harus ikut berubah.
Forum bersama EUIPO ini dibuka agar pemeriksa DJKI bisa melihat praktik terbaik di luar negeri dan mendiskusikan tantangan teknis di lapangan.
“Melalui forum ini, kita membuka ruang seluas-luasnya bagi pertukaran wawasan, praktik terbaik serta pengalaman berharga yang relevan dengan perkembangan sistem desain industri saat ini,” ujar Marchienda.
Ia berharap, ilmu yang didapat tidak berhenti di ruang pelatihan. Para pemeriksa diminta membawa hasil diskusi ke pekerjaan sehari-hari.
“Jadikan ilmu yang diperoleh sebagai amunisi dalam meningkatkan kualitas daya dukung pelayanan pemeriksaan desain industri di Indonesia,” tuturnya.
Kerja sama DJKI dan EUIPO sudah berlangsung lama. Sebelumnya pembahasan menyentuh isu kecerdasan artifisial, merek di era digital, reputasi, hingga merek terkenal.
Kini fokusnya diperluas ke desain industri. South East Asia SCOPE IPR Project Leader EUIPO Gonzalo Bilbao menghadirkan ahli desain dari EUIPO sebagai narasumber.
“Kegiatan ini adalah tentang berdiskusi serta berbagi pengalaman terkait praktik terbaik,” kata Gonzalo.
Dengan adanya ahli langsung dari EU, peserta bisa bertanya, berdiskusi, dan membandingkan standar pemeriksaan di Indonesia dan Eropa.
Forum ini diikuti oleh 50 pemeriksa desain industri DJKI dari berbagai jenjang jabatan.
Menurut DJKI, kualitas pemeriksaan adalah fondasi utama dalam pelindungan desain industri. Semakin bagus kualitas periksanya, semakin kuat juga pelindungan hukum bagi para kreator dan pelaku usaha di Indonesia.
Ke depan, DJKI akan terus melanjutkan program peningkatan kapasitas seperti ini agar sistem KI nasional bisa bersaing di tingkat global. (*)
