Kementan Gaspol Dorong Hilirisasi Ayam di NTB, Peternak Semakin Diuntungkan

Foto : Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Kementerian Pertanian, Makmun, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, Direktur PT Tatang Sepang Alam Lestari, Heru Purnawirawan, dalam kegiatan pembahasan mendorong pembangunan ekosistem Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai langkah nyata memperkuat produksi telur dan daging ayam nasional, (sumber : Humas Kementan-RI).

Cakraealaasia news, NTB – Kementerian Pertanian terus bergerak cepat mendorong pembangunan ekosistem Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai langkah nyata memperkuat produksi telur dan daging ayam nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak.

Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan, Kementerian Pertanian, Makmun, mengatakan percepatan implementasi HAT di NTB dilakukan melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN pangan, BUMD dan pelaku usaha lokal.

“Kita tidak ingin peternak hanya memproduksi, tetapi kesulitan menjual hasilnya. Karena itu hilirisasi menjadi kunci. Produksi harus terhubung dengan offtaker, industri, dan pasar. Kalau pasar jelas, peternak pasti semangat,” kata Makmun.

Menurutnya, program HAT dibangun dari hulu sampai hilir, mulai dari pembibitan, pakan, budidaya, rumah potong hewan unggas (RPHU), pengolahan hasil (daging ayam), hingga pemasaran. Dengan sistem ini, peternak tidak lagi berjalan sendiri, tetapi masuk dalam ekosistem usaha yang kuat dan berkelanjutan.

“Peternak tidak boleh hanya menjadi penonton di wilayah/negerinya sendiri. Mereka harus menjadi pelaku utama yang sejahtera. Negara harus hadir memastikan produksi berjalan, harga menguntungkan, dan pasar tersedia,” tegas Makmun.

Menurut dia, NTB memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru peternakan unggas nasional karena didukung ketersediaan lahan, komitmen pemerintah daerah, dan kesiapan pelaku usaha.

“NTB ini sangat potensial. Kalau ekosistemnya terbentuk, mulai dari farm, pakan, RPHU, pengolahan hasil (daging ayam), sampai pemasaran, maka daerah ini bisa menjadi model pengembangan unggas nasional di luar Pulau Jawa,” ujar Makmun.

Pemerintah Provinsi NTB mengusulkan skema penyertaan modal Pemprov NTB melalui BUMD yang selanjutnya dapat bekerja sama operasi (KSO) dengan BUMN, yakni PT Berdikari.

“Yang penting kita cari skema kerjasama yang cepat, aman, dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.

Dalam audiensi bersama Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, disepakati bahwa PT Berdikari akan membangun farm parent stock (PS) dan pabrik pakan, sementara unit usaha lainnya diharapkan dapat dikembangkan oleh investor dan pelaku usaha lokal.

Wagub Indah menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh percepatan pembangunan ekosistem HAT karena dinilai akan berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.

“Kami siap terlibat dan mendorong pelaku usaha lokal untuk mengambil bagian dalam budidaya broiler maupun layer. Ini bukan hanya soal investasi, tetapi bagaimana masyarakat NTB mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung,” ujar Wagub Indah.

ID Food melalui PT Nusindo juga menyatakan kesiapan mendukung aspek offtake dan pemasaran, yang selama ini menjadi salah satu kendala utama peternak unggas di daerah.

Salah satu pelaku usaha lokal yang siap bergabung adalah PT Tatang Sepang Alam Lestari. Perusahaan ini telah menyampaikan Letter of Intent (LoI) kepada PT Berdikari untuk menjadi bagian dari ekosistem HAT NTB.

Direktur PT Tatang Sepang Alam Lestari, Heru Purnawirawan menyampaikan kesiapan pihaknya untuk memperkuat hilirisasi ayam terintegrasi melalui pembangunan RPHU dan pengolahan hasil serta dukungan rantai pasok lokal.

“Kami melihat ini sebagai peluang besar. Dengan adanya ekosistem HAT, pelaku usaha daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut tumbuh bersama. Kami siap membangun RPHU dan pengolahan agar menjadi bagian dari rantai pasok yang kuat,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen, perusahaan juga berencana membangun RPHU dengan kapasitas 2.000 ekor per jam di atas lahan milik sendiri. Proses land clearing ditargetkan selesai pekan ini, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan melakukan reviu layout RPHU pada pekan depan agar mulai dari awal memenuhi persyaratan teknis dalam sertifikasi.

Direktur Makmun menambahkan, hilirisasi ini bukan hanya soal investasi besar, tetapi tentang bagaimana peternak lokal ikut tumbuh dan menjadi bagian dari rantai bisnis yang sehat.

“Kalau peternak kuat, daerah kuat. Kalau daerah kuat, pangan nasional aman. Itu tujuan utama kita. Hilirisasi ini bukan proyek sesaat, tetapi fondasi untuk ketahanan pangan jangka panjang,” tegasnya.

Kementerian Pertanian optimistis pembangunan HAT di NTB akan menjadi model pengembangan peternakan modern berbasis kemitraan yang dapat direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia. (*)

Penulis: Humas Ditjen PKH Kementan-RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *