JAKARTA, CAKRAWALAASIA.NEWS -Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Amerika Serikat dalam pelindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual (KI). Dalam pertemuan dengan perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, DJKI menyampaikan perkembangan pembaruan regulasi KI, penindakan pelanggaran kekayaan intelektual, serta upaya meningkatkan transparansi tata kelola royalti lintas negara.
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa Indonesia terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran KI, termasuk peredaran barang palsu (counterfeit) melalui platform digital. Menurutnya, DJKI telah menutup ribuan situs web yang terindikasi memfasilitasi perdagangan barang palsu melalui kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Kami telah menutup ribuan website yang berkaitan dengan pelanggaran kekayaan intelektual. Upaya ini tidak dipungut biaya karena kami bekerja sama dengan Komdigi. Kami juga sudah beberapa kali melakukan pemusnahan barang-barang counterfeit,”ujar Hermansyah pada Kamis (12/11/2026) di Kantor DJKI, Kuningan, Jakarta Selatan.
Selain penegakan hukum, Hermansyah menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong pembaruan sejumlah regulasi untuk memperkuat pelindungan KI. Pembaruan tersebut mencakup regulasi hak cipta, merek, indikasi geografis, serta desain industri. Khusus Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta, pembahasannya saat ini telah berada di parlemen dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun ini.
Revisi tersebut diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan baru, termasuk pengelolaan royalti lintas negara (cross-border royalty governance) dan dalam negeri, pelindungan karya jurnalistik, hingga perkembangan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI).
“Kami sudah mengumpulkan banyak masukan dari forum global dialogue di Bali. Hasilnya sekarang Indonesia dan negara lain sepakat bahwa sistem royalti cross borders belum transparan dan akuntabel. Jadi setelah diskusi kami membuat masukan agar menjadi lebih adil,” lanjutnya.
Terkait penegakan hukum, Hermansyah juga menyampaikan rencana pemerintah untuk memperkuat ketentuan pidana dalam regulasi KI. Selama ini, penanganan sejumlah pelanggaran KI masih bergantung pada pengaduan pemilik hak.
Namun, pemerintah tengah mengkaji pendekatan yang mengkombinasikan delik aduan dan delik biasa (hybrid offense), khususnya untuk pelanggaran yang berdampak luas terhadap perekonomian nasional atau dilakukan oleh korporasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penindakan sekaligus memberikan perlindungan lebih kuat bagi para pemilik hak.
Di bidang indikasi geografis, Hermansyah menilai Indonesia memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kekayaan biodiversitas dan keragaman budaya di berbagai wilayah Indonesia menjadi modal penting untuk mengembangkan produk berbasis indikasi geografis. Oleh karena itu, DJKI berupaya mempermudah proses pendaftaran sekaligus mendorong hilirisasi produk indikasi geografis agar memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Pengembangan merek kolektif juga menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat daya saing produk lokal.
Respons AS: Kekayaan Intelektual Adalah Fondasi
Sementara itu, Sean Lindstone, Counselor for Economic Affairs Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, menyampaikan bahwa pelindungan kekayaan intelektual merupakan fondasi penting bagi dunia usaha. Ia menegaskan keinginan pemerintah Amerika Serikat untuk membangun kemitraan dengan Indonesia, khususnya dalam memperkuat penegakan hukum KI dan memahami perkembangan pembaruan regulasi di Indonesia.
“Bagi kami, kekayaan intelektual merupakan fondasi. Kami ingin membangun kemitraan dalam penegakan hukum dan mengetahui perkembangan pembahasan RUU Hak Cipta serta regulasi desain industri di Indonesia,” ungkap Sean.
Sean juga mengapresiasi perkembangan pembahasan regulasi KI di Indonesia, termasuk upaya pemerintah dalam merespons tantangan pelindungan hak cipta di tengah perkembangan teknologi AI. Menurutnya, isu AI masih menjadi perdebatan bahkan di Silicon Valley, sehingga pembahasannya membutuhkan pertimbangan yang komprehensif.
“Kami melihat progres yang sangat baik di Indonesia. Kami akan berupaya menyampaikan perkembangan dan informasi terbaik mengenai Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak juga membahas penguatan kerja sama teknis, termasuk peningkatan kapasitas dan pertukaran pengetahuan dalam penegakan hukum KI. Hermansyah menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia tengah mengembangkan Rencana Induk Kekayaan Intelektual Nasional (RIKIN) dengan melibatkan 37 kementerian dan lembaga sesuai tugas dan kewenangan masing-masing untuk periode sepuluh tahun ke depan.
Pemerintah juga sedang mengembangkan pendekatan penanganan KI yang lebih menyeluruh, mulai dari penciptaan, administrasi, hingga penegakan hukum.
Melalui pertemuan ini, DJKI berharap kemitraan dengan Amerika Serikat dapat terus diperkuat, terutama dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, membangun sistem pelindungan KI yang efektif, serta menciptakan ekosistem kekayaan intelektual yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi kedua negara. (*)
