MEDAN, CAKRAWALAASIA.NEWS – Program pembiasaan amal seperti “Sedekah Jumat” atau “Infak Jumat” yang rutin digelar di sejumlah satuan pendidikan kembali menjadi sorotan orang tua murid (Siswa/i).
Meski bertujuan melatih empati dan kepedulian sosial siswa, praktik pengumpulan dana ini dinilai rawan bergeser menjadi pungutan liar (pungli), apabila disertai penetapan nominal tertentu maupun pencatatan nama siswa, ataupun jumlah dan penggunaannya tidak diketahui oleh orangtua murid/Siswa.
Sejumlah wali murid/Siswa mengeluhkan adanya mekanisme pengumpulan uang infak mingguan yang dianggap “tidak lagi bersifat seikhlasnya”. Kekhawatiran muncul ketika sekolah atau pihak kelas mematok besaran rupiah minimal, menagih siswa yang belum menyetor, hingga mendata siswa yang memberi dan tidak memberi sehingga memicu tekanan psikologis bagi peserta didik.
Regulasi Tegas Membedakan Sumbangan dan Pungutan
Dalam aturan pendidikan di Indonesia, pemerintah sebenarnya telah memberikan rambu-rambu yang sangat jelas mengenai penggalangan dana di lingkungan sekolah. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar, serta diperkuat oleh Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Merujuk Pasal 1 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012, sumbangan didefinisikan sebagai pemberian uang atau barang yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
Sebaliknya, apabila penarikan dana bersifat wajib, mengikat, serta ditentukan besaran dan waktunya oleh satuan pendidikan, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pungutan.
Berdasarkan aturan tersebut, serta penjelasan resmi dari Ombudsman RI, sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar dilarang keras melakukan pungutan kepada peserta didik maupun orang tua murid. Komite sekolah pun hanya diperbolehkan menggalang dana dalam bentuk bantuan atau sumbangan sukarela, bukan pungutan yang memaksa.
Ancaman Sanksi Administratif hingga Pidana
Apabila program Sedekah Jumat terbukti melanggar ketentuan dengan mematok tarif atau memaksa siswa, pihak penyelenggara sekolah dapat dijerat sanksi berlapis sesuai tingkat pelanggarannya:
1. Sanksi Administratif dan Kepegawaian
Berdasarkan ketentuan pembinaan aparatur sipil negara dan regulasi Kementerian Pendidikan, kepala sekolah maupun oknum guru yang terbukti melakukan pungutan tidak sah dapat dikenai sanksi administratif.
Sanksi tersebut meliputi pembatalan pungutan dan pengembalian dana kepada siswa, teguran lisan maupun tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan pangkat, mutasi, hingga pencopotan dari jabatan kepala sekolah. Bagi sekolah swasta yang melanggar ketentuan perizinan pendanaan, pemerintah daerah berwenang memberikan teguran hingga pencabutan izin operasional.
2. Sanksi Pidana Pungutan Liar.
Sesuai Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), praktik pungutan di luar ketentuan hukum masuk dalam ranah pemberantasan pungli.
Jika ditemukan unsur pemaksaan atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyelenggara negara atau pegawai negeri, pelaku dapat dijerat Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemerasan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau Pasal 423 KUHP bagi pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan dengan ancaman pidana penjara maksimal enam tahun.
Bahkan, jika terbukti sebagai tindak pidana korupsi penyalahgunaan jabatan, pelaku berpotensi dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Imbauan Transparansi dan Kanal Pengaduan
Agar program Sedekah Jumat tetap berjalan sesuai koridor pendidikan karakter tanpa melanggar hukum, pihak sekolah diimbau untuk menggunakan kotak amal terbuka tanpa pencatatan identitas penyumbang, tidak menetapkan nominal minimum, serta melaporkan penggunaan dana secara transparan kepada komite dan wali murid.
Masyarakat maupun orang tua siswa yang menemukan indikasi pemaksaan atau pungutan berkedok sedekah di lingkungan sekolah diimbau untuk mengumpulkan bukti dan melaporkannya melalui Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan setempat, perwakilan Ombudsman RI, atau kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR!.
