JAKARTA, CAKRAWALAASIA.NEWS – Ketimpangan posisi tawar antara perusahaan pers dan platform digital kini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan industri media. Penguasaan data, kendali distribusi informasi, dan dominasi teknologi dinilai bisa mematikan ruang persaingan yang sehat.
Persoalan ini menjadi fokus pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) Riset Praktik Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Ekosistem Pers yang digelar Dewan Pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Forum bertema “Penguatan Ekosistem Pers yang Sehat melalui Persaingan Usaha yang Adil dan Berkelanjutan” ini menghadirkan Anggota KPPU, Mohammad Reza, sebagai pembicara utama.
Reza menjelaskan, hukum persaingan usaha pada dasarnya bertujuan melindungi proses persaingan, bukan menjamin setiap pelaku usaha pasti bertahan di pasar. Prinsip ini penting agar perusahaan pers, baik yang sudah mapan maupun yang baru berkembang, punya kesempatan bersaing secara adil.
Transformasi digital telah mengubah total peta persaingan industri media. Persaingan tidak lagi hanya terjadi antar penerbit atau antar perusahaan media, tetapi juga melibatkan platform digital dan perusahaan teknologi raksasa yang punya pengaruh besar terhadap akses audiens, penguasaan data, dan distribusi informasi.
“Persaingan usaha yang sehat dalam industri pers bukan semata-mata mengenai banyaknya perusahaan media yang beroperasi, tetapi juga bagaimana memastikan adanya kesempatan yang setara untuk mengakses pasar, menjangkau audiens, dan memperoleh manfaat ekonomi. Penguasaan data, teknologi, dan saluran distribusi tidak boleh menjadi instrumen untuk membatasi ruang persaingan atau menghambat pelaku usaha lain,” ujar Reza.
Menurut Reza, ada sejumlah risiko persaingan usaha yang perlu dicermati. Antara lain ketimpangan posisi tawar akibat ketergantungan ekonomi perusahaan pers terhadap platform digital, asimetri penguasaan data, serta tingginya biaya peralihan (switching cost).
Selain itu, ada potensi perilaku antipersaingan seperti pembatasan akses pasar, diskriminasi, eksklusivitas, praktik pengikatan (tying), hingga penyalahgunaan posisi dominan.
Dampaknya tidak hanya soal bisnis media. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini berpotensi memengaruhi keberagaman kepemilikan media, independensi editorial, kualitas jurnalistik, hingga keberagaman informasi yang diterima masyarakat.
Karena itu, KPPU menilai riset mengenai praktik antimonopoli di ekosistem pers perlu dilakukan secara komprehensif. Kajian itu harus mencakup pemetaan pasar, pengumpulan data, penilaian struktur dan perilaku pasar, koordinasi antarlembaga, hingga evaluasi dan tindak lanjut kebijakan.
Reza menekankan pentingnya membedakan perubahan struktur pasar yang terjadi karena inovasi dan efisiensi, dengan perilaku pelaku usaha yang berpotensi membatasi persaingan.
> “Penelitian persaingan industri pers harus mampu membedakan perubahan akibat inovasi dan efisiensi pasar dengan perilaku pelaku usaha yang membatasi persaingan serta merugikan kepentingan publik,” jelasnya.
*Dewan Pers: Pers Butuh Formula Kebijakan yang Adil*
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menyampaikan bahwa industri pers menghadapi tantangan ekonomi seiring perubahan lanskap bisnis dan perkembangan teknologi digital. Diperlukan perhatian dan kolaborasi berbagai pihak agar perusahaan pers tetap punya ruang untuk tumbuh dan menjalankan fungsi jurnalistiknya secara berkelanjutan.
> “Persaingan usaha di industri pers saat ini menghadapi berbagai persoalan, terutama dari aspek ekonomi dan perubahan model bisnis. Kami berharap melalui riset dan diskusi bersama KPPU ini dapat dirumuskan formula kebijakan yang tepat dan berkeadilan bagi industri pers. Dengan demikian, perusahaan pers dapat menjalankan kegiatan usahanya secara sehat, memiliki kesempatan yang setara, serta tetap menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas,” ujar Totok.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Anggota Dewan Pers, Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dahlan Dahi, serta Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) Suprapto Sastro Atmojo.
KPPU memandang, penguatan ekosistem pers membutuhkan pasar yang terbuka dan kompetitif, agar perusahaan media punya kesempatan adil untuk berkembang tanpa menghadapi praktik yang membatasi persaingan. Upaya ini bukan hanya soal keberlanjutan industri media, tetapi juga kepentingan masyarakat untuk memperoleh informasi yang beragam, berkualitas, dan independen.
Melalui kolaborasi dengan Dewan Pers, KPPU mendorong agar hasil riset dapat menjadi landasan untuk memahami persoalan persaingan di industri media digital serta merumuskan langkah kebijakan yang tepat. Persaingan usaha yang sehat diharapkan menjadi salah satu fondasi bagi keberlanjutan industri pers dan terjaganya kemerdekaan pers di tengah perubahan ekosistem digital. (*)
