Cakrawalaasia.news, JAKARTA -Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus mendorong penguatan tata kelola keamanan laut nasional melalui peningkatan koherensi program lintas kementerian/lembaga (K/L) serta reformulasi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) dalam kerangka RPJMN 2025–2029.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Koherensi Rincian Output Program Keamanan Laut dan Penguatan Tata Kelola IKLN yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Parwito, S.I.P., M.I.P. mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, di Jakarta, Rabu (6/5/2025).
Rapat dihadiri oleh perwakilan dari lintas Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, serta lembaga terkait lainnya, guna memperkuat sinkronisasi kebijakan, integrasi perencanaan, dan penganggaran sektor keamanan laut nasional.
Forum menekankan pentingnya pergeseran dari pendekatan sektoral menuju tata kelola yang terintegrasi dan berbasis kinerja, dengan IKLN sebagai instrumen utama pengukuran sekaligus pengendali kebijakan. Selain itu, dibahas pula tantangan utama seperti fragmentasi data, dan belum optimalnya interoperabilitas sistem lintas instansi.
Kemenko Polkam menegaskan perannya sebagai integrator kebijakan melalui optimalisasi Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, serta mendorong penguatan sinergi antara BPS, Bappenas, dan Badan Keamanan Laut dalam memastikan validitas metodologi, integrasi data, dan konsistensi perencanaan.
“Diperlukan percepatan dan konsistensi lintas K/L agar IKLN menjadi instrumen kebijakan yang kredibel dan efektif dalam mendukung keamanan laut nasional,” ujar Brigjen TNI Parwito.
Rapat ini juga menghasilkan dorongan penajaman RKP 2027 berbasis outcome, penguatan keterkaitan Rincian Output dengan indikator IKLN, serta percepatan integrasi data melalui pendekatan Satu Data Indonesia.
Melalui langkah ini, Kemenko Polkam menargetkan terwujudnya sistem keamanan laut nasional yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis data guna menjaga kedaulatan serta kepentingan strategis Indonesia. (*)
