Cakrawalaasia.news, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkolaborasi dalam operasional Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan.
Kegiatan kolaborasi ini di-inisiasi oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bidkoor Kamtibmas) bersama dengan Dirjen Bea Cukai yang juga diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait.
“Sinergi ini diharapkan memangkas celah koordinasi dan memperkuat pencegahan dini di wilayah rawan,” jelas Asdep Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat, dan Obyek Vital Nasional Kemenko Polkam, Brigjen TNI Muhamad Sujono, di Ruang Kerja Dirjen Bea Cukai Pusat, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
“Pertemuan ini menindaklanjuti arahan Wamenko Polkam, saat ini sedang dilakukan upaya harmonisasi revisi Keputusan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Nomor 177 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 150 tahun 2024 tentang Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bea Cukai juga merespon positif pertemuan ini dan akan melaksanakan tindak lanjut sesegera mungkin di berbagai daerah yang menjadi alternatif prioritas terjadinya tindak pidana penyelundupan di Indonesia.
“DJBC akan segera laksanakan rapat internal untuk tetapkan Lokasi prioritas penindakan berdasarkan intensitas penyelundupan. Tanjung Priok, Medan, dan wilayah di Kalimantan Barat masuk daftar alternatif prioritas” ujar Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama.**
