Pakar Dukung Langkah Kementan Perkuat Sistem Pakan Nasional Hadapi Tekanan Global

Foto : Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Peternakan, Prof. Ali Agus, Tim Ahli Pakan Kementerian Pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Prof. Nahrowi, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyediaan Pakan yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Jumat (3/7/2026) di Bogor, Jawa Barat, (sumber : Humas Ditjen PKH Kementan-RI).

BOGOR, Cakrawalaasia.news – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengintensifkan berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pakan nasional sebagai upaya melindungi daya saing usaha peternakan sekaligus memperkuat ketahanan pangan asal hewan.

Komitmen tersebut disampaikan Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Peternakan, Prof. Ali Agus, saat ditemui usai Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Penyediaan Pakan yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Jumat (3/7/2026) di Bogor, Jawa Barat.

Menurut Prof. Ali Agus, kenaikan harga pakan yang terjadi saat ini merupakan dampak dari kombinasi berbagai faktor global dan domestik. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi salah satu pemicu utama karena berdampak langsung terhadap kenaikan harga bahan baku impor, seperti soybean meal (bungkil kedelai), corn gluten meal (CGM), mineral, dan komponen impor lainnya. Selain itu, meningkatnya biaya logistik dan transportasi turut menambah beban biaya produksi industri pakan.

“Faktor kenaikan harga pakan tidak hanya disebabkan oleh satu jenis bahan baku impor. Bahan baku lokal seperti jagung juga mengalami penyesuaian harga. Dengan harga acuan pemerintah sebesar Rp5.500 per kilogram, kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan industri pakan dalam menetapkan harga jual pakan,” ujar Ali Agus.

Melihat kondisi tersebut, lanjutnya, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan biaya produksi peternak. Salah satunya melalui optimalisasi penyaluran bahan baku pakan yang dikelola Perum Bulog kepada peternak, pelaku UMKM, dan koperasi peternakan. Skema ini diharapkan mampu memangkas biaya distribusi sehingga harga pakan menjadi lebih terkendali.

“Kami mendorong agar penyaluran bantuan bahan baku pakan, khususnya jagung, dapat menjangkau UMKM dan koperasi peternakan. Dengan demikian, biaya distribusi dapat ditekan sehingga harga pakan menjadi lebih terjangkau bagi peternak,” katanya.

Di sisi lain, Ali Agus menjelaskan bahwa penurunan harga telur dan daging ayam yang terjadi belakangan ini bukan semata-mata dipengaruhi oleh faktor produksi, melainkan lebih banyak disebabkan melemahnya permintaan pasar.

Secara sosiologis, masyarakat di wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur, tengah memasuki bulan Suro atau Muharam yang umumnya ditandai dengan berkurangnya kegiatan hajatan, seperti pernikahan, khitanan, maupun kegiatan sosial lainnya.

Lebih lanjut, Ali Agus juga meluruskan informasi terkait pengelolaan impor soybean meal (bungkil kedelai). Ia menegaskan bahwa pemerintah belum mengalihkan sepenuhnya kegiatan impor komoditas tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, BUMN hanya memperoleh mandat untuk mengelola sebagian kebutuhan komoditas strategis sebagai bagian dari persiapan mendukung program Hilirisasi Ayam Terintegrasi yang tengah dikembangkan pemerintah.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga terus mendorong pembangunan pabrik pakan di berbagai daerah. Saat ini, melalui PT Berdikari secara bertahap akan mengoperasikan pabrik pakan di luar Pulau Jawa dan akan menjadi bagian dari sistem hilirisasi peternakan terintegrasi yang mencakup Grand Parent Stock (GPS), Parent Stock (PS), hingga industri pakan.

“Dalam sistem hilirisasi tersebut, soybean meal merupakan salah satu bahan baku utama. Oleh karena itu, BUMN diberikan mandat mengelola sebagian kebutuhan impor sebagai langkah persiapan untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku industri pakan nasional,” ujarnya.

Pandangan serupa juga disampaikan Tim Ahli Pakan Kementerian Pertanian sekaligus Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Prof. Nahrowi. Ia menilai kenaikan harga bahan baku pakan saat ini merupakan konsekuensi dari dinamika geopolitik global yang mengganggu rantai pasok internasional.

Menurutnya, konflik di sejumlah kawasan dunia telah menghambat jalur logistik dan meningkatkan biaya transportasi akibat kenaikan harga energi. Pada saat yang sama, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat semakin mendorong kenaikan harga bahan baku impor, khususnya bungkil kedelai yang selama ini menjadi sumber protein utama dalam formulasi pakan ternak.

Dari perspektif ilmu nutrisi ternak, Prof. Nahrowi menjelaskan bahwa menggantikan soybean meal bukanlah pekerjaan yang mudah karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat spesifik. Meski demikian, industri pakan terus berupaya melakukan inovasi formulasi dengan memanfaatkan berbagai bahan baku alternatif agar penggunaan bungkil kedelai dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas nutrisi maupun mutu pakan.

“Formulasi pakan harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi ternak sesuai standar. Oleh karena itu, industri pakan terus melakukan berbagai penyesuaian agar penggunaan soybean meal dapat dikurangi semaksimal mungkin melalui pemanfaatan bahan baku alternatif yang tersedia,” jelasnya.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memahami dinamika global yang tengah berlangsung sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas sektor peternakan nasional.

Menurutnya, pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan dan informasi bagi pelaku usaha sehingga diperlukan respons positif dari seluruh mata rantai usaha peternakan.

Prof. Nahrowi berharap industri pakan terus mengembangkan strategi formulasi yang lebih efisien, sementara para peternak mampu beradaptasi dengan dinamika pasar dan perubahan biaya produksi.

Dengan sinergi antara pemerintah, industri pakan, akademisi, dan pelaku usaha peternakan, program hilirisasi peternakan nasional diharapkan mampu meningkatkan efisiensi usaha, menjaga stabilitas harga, serta menjamin ketersediaan daging dan telur bagi masyarakat.

Melalui berbagai langkah tersebut, Kementerian Pertanian menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas harga pakan, memperkuat ketahanan industri peternakan nasional, serta mempercepat terwujudnya sistem hilirisasi peternakan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi peternak maupun masyarakat sebagai konsumen. (*)

Penulis: Humas Ditjen PKH Kementan-RI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *