Cakrawalaasia.news, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendukung penguatan Gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) sebagai langkah strategis dalam membangun ketangguhan masyarakat sekaligus mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di daerah.
Program KENCANA bersama Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) dinilai menjadi pendekatan penting dalam menjawab tantangan kebencanaan yang semakin kompleks di tengah dinamika pembangunan dan perubahan iklim. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan pengukuhan Gerakan KENCANA Kabupaten Wonogiri yang diikuti oleh 25 kecamatan se-Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, pada Senin (18/5).
Prosesi pengukuhan Gerakan KENCANA ditandai dengan pemasangan pin KENCANA oleh Bupati Wonogiri, Setyo Sukarno, kepada seluruh camat sebagai simbol penguatan komando siaga bencana di wilayah masing-masing.
Pada kesempatan tersebut, Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Pangarso Suryotomo hadir memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Pangarso menegaskan bahwa kecamatan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Menurut Pangarso, kecamatan merupakan simpul koordinasi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, Gerakan KENCANA menjadi garda terdepan dalam membangun ketangguhan masyarakat melalui penguatan koordinasi, kesiapsiagaan, dan kolaborasi seluruh unsur di wilayah.
Pangarso juga menjelaskan bahwa Program KENCANA merupakan bagian dari upaya percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana secara terpadu di tingkat kecamatan yang dikoordinasikan oleh camat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayahnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengamanatkan bahwa salah satu tugas camat adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, termasuk melakukan fasilitasi percepatan pencapaian SPM di wilayahnya.
Dalam konteks kebencanaan, layanan SPM Sub Urusan Bencana meliputi pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
BNPB menilai implementasi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) dan Gerakan KENCANA menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang tangguh terhadap risiko bencana.
BNPB juga menekankan bahwa membangun ketangguhan masyarakat harus dilakukan secara holistik dan berkesinambungan. Ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan isu kebencanaan dan perubahan iklim, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan, penguatan ekonomi lokal, perlindungan lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan kapasitas sosial masyarakat.
Dalam penguatan ketangguhan masyarakat melalui implementasi Destana, Gerakan KENCANA diharapkan dapat berperan sebagai hub dan katalisator kolaborasi lintas sektor. Kehadirannya menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengembangan Destana sekaligus memperkuat implementasi SPM Sub Urusan Bencana di tingkat daerah.
Lebih lanjut, BNPB menyoroti pentingnya Instrumen Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) yang saat ini telah tersinergi ke dalam sistem Indeks Desa sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal ini, kecamatan memiliki peran penting untuk memastikan seluruh desa melakukan penginputan data indeks desa secara optimal agar perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur, dan berbasis risiko bencana.
Acara pengukuhan Gerakan KENCANA ini mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, Evan Fardianto, Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo, serta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan.
Turut hadir jajaran Forkopimda Wonogiri, para Staf Ahli Bupati Wonogiri, Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri FX Pranata, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonogiri Fuad Wahyu Pratama, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat dan jajaran Forkopimcam se-Kabupaten Wonogiri, para ketua relawan dan koordinator organisasi sosial kemasyarakatan kemanusiaan, para Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) se-Kabupaten Wonogiri, serta unsur akademisi. (*)
