Cakrawalaasia.newa, BANYUWANGI – Sebagai langkah strategis mendukung keberhasilan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi terkait Penguatan Keamanan Siber yang merupakan pilar tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan digital.
“Penguatan keamanan siber harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi SPBE di daerah. Transformasi digital tanpa diiringi pengamanan yang memadai akan meningkatkan risiko terhadap layanan publik dan data pemerintah,” ujar Asisten Deputi Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam Marsma Budi Eko Pratomo seraya menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah serta peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kemenko Polkam melakukan kunjungan kerja langsung ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian di Banyuwangi guna mengevaluasi kesiapan infrastruktur siber dalam menyokong SPBE.
Sebagai best practice nasional dengan Indeks SPBE 4,87, Banyuwangi telah mengimplementasikan penguatan berlapis, mulai dari kapasitas server yang besar (RAM 2 TB, CPU 500 core) hingga perlindungan firewall terintegrasi dan sistem cadangan data NAS 130 TB. Infrastruktur ini dirancang untuk memastikan keberlangsungan layanan digital pemerintahan tetap aman dari potensi ancaman peretasan maupun kebocoran data.
Kemenko Polkam berkomitmen terus mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem digitalnya melalui pemantauan dan audit berkala. Fokus utama ke depan meliputi optimalisasi tata kelola data, peningkatan kompetensi Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS), serta uji pemulihan bencana (disaster recovery).
“Langkah penguatan ini krusial untuk memastikan bahwa akselerasi SPBE di Indonesia tidak hanya inovatif, tetapi juga memiliki ketahanan yang tangguh dalam menghadapi ancaman siber yang kian kompleks,” kata Budi Eko. (*)
