Cakrawalaasia.news, BANJARMASIN – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program penanganan blank spot guna mempercepat pemerataan akses digital di Provinsi Kalimatan Selatan.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam Marsda TNI Eko Dono Indarto yang sambutannya dibacakan oleh Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Marsma TNI Agus Pandu Purnama saat membuka acara di rapat koordinasi Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).
“Provinsi Kalimantan Selatan memiliki posisi yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional, tetapi juga sebagai simpul konektivitas yang mendukung integrasi kawasan Kalimantan dan menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara,” jelasnya Marsma TNI Pandu.
Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa masih terdapat kesenjangan akses digital di wilayah ini. Kondisi geografis yang menantangmulai dari wilayah rawa, aliran sungai, perbukitan, hingga wilayah kepulauanserta pola permukiman yang tersebar, menyebabkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi menghadapi tantangan biaya tinggi dan keterbatasan kelayakan investasi secara komersial.
“Akibatnya, masih terdapat wilayah-wilayah blankspot, khususnya di daerah pedalaman dan terpencil, yang berdampak langsung terhadap keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan publik digital, pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi berbasis teknologi,” ungkapnya.
Menurutnya penanganan blankspot harus ditempatkan sebagai agenda prioritas nasional yang memerlukan pendekatan kolaboratif. Tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Diperlukan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor industri untuk mengatasi keterbatasan pasar (market failure) di wilayah non-komersial.
“Peran Kemenko Polkam dalam hal ini adalah memastikan orkestrasi kebijakan berjalan efektif menyatukan data, menyelaraskan program, dan memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dampak nyata di lapangan,” terangnya.
Marsma TNI Pandu menyampaikan bahwa Kemenko Polkam akan terus mendorong dan mengawal proses koordinasi lintas sektor ini agar setiap kebijakan yang dihasilkan dapat berjalan efektif, memberikan kepastian, serta berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses digital.
“Dengan semangat kolaborasi yang telah kita bangun hari ini, saya optimis bahwa percepatan penanganan blankspot di Kalimantan Selatan dapat kita wujudkan secara nyata, sebagai bagian dari upaya besar kita dalam membangun konektivitas nasional yang inklusif dan berkeadilan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Kalimatan Selatan yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Dinansyah mengukapkan rasa terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kemenko Polkam yang telah mengadakan rapat koordinasi guna mendukung kemerataan akses digital di seluruh Kalimantan Selaran.
“Dari rapat koordinasi ini, saya berharap dapat menyamakan persepsi mengenai kondisi yang ada dan menyelesaikan secara tuntas bersama-sama serta menentukan langkah-langkah konkrit yang bisa segera dilaksanakan. Penanganan blankspot ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya. (*)
