BANDUNG, Cakrawalaasia.news – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) membahas strategi hilirisasi, industrialisasi, serta penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi daerah dalam Rapat Koordinasi Bidang IV PP ISEI yang diselenggarakan secara hibrida di Kantor Wilayah III KPPU Bandung pada 2 Juli 2026.
Pertemuan yang diikuti Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha bersama akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia tersebut merupakan bagian dari penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan dibawa ke Sidang Pleno ISEI Tahun 2026.
KPPU menyambut baik penyelenggaraan forum ini sebagai wadah kolaborasi antara kalangan akademisi dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat.
Dalam diskusi, KPPU menegaskan bahwa keberhasilan program hilirisasi tidak semata-mata diukur dari meningkatnya investasi atau bertambahnya kapasitas industri. Lebih dari itu, hilirisasi perlu mampu membentuk struktur pasar yang kompetitif, terbuka, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam rantai nilai nasional.
Sejalan dengan itu, KPPU mendorong penerapan pendekatan market building, yakni peran aktif negara dalam membangun ekosistem pasar yang sehat melalui penyediaan infrastruktur, penguatan sistem logistik, peningkatan transparansi informasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penegakan hukum persaingan usaha.
Melalui pendekatan tersebut, manfaat hilirisasi diharapkan dapat menjangkau lebih luas, termasuk bagi UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pelaku usaha di berbagai daerah.
Rapat koordinasi ini juga menghasilkan sejumlah masukan strategis, antara lain pengembangan kawasan aglomerasi industri, penguatan rantai nilai domestik, penyediaan energi yang andal, serta implementasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah di daerah.
Forum turut menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, pemerataan kesejahteraan, serta keberlanjutan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan nasional.
Seluruh masukan tersebut akan menjadi bagian dari rekomendasi Bidang IV PP ISEI yang selanjutnya dibahas dalam Sidang Pleno ISEI Tahun 2026.
Bagi KPPU, forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha dalam merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing. KPPU memandang persaingan usaha yang sehat sebagai fondasi penting agar manfaat hilirisasi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh pelaku ekonomi. (*)
