MEDAN, CAKRAWALAASIA.NEWS – Praktik penahanan ijazah asli maupun dokumen pribadi milik pekerja oleh perusahaan masih kerap ditemukan di berbagai daerah, termasuk di sektor jasa pengiriman dan logistik. Padahal, secara hukum ketenagakerjaan di Indonesia, pemberi kerja dilarang keras menahan dokumen asli pekerja sebagai jaminan hubungan kerja.
Larangan tersebut dipertegas melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja.
Melalui aturan tersebut, pemerintah memastikan bahwa ijazah, sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, hingga BPKB tidak boleh dijadikan jaminan saat seseorang diterima bekerja.
Dalam ketentuan ketenagakerjaan, penahanan ijazah hanya dapat dibenarkan dalam kondisi pengecualian yang sangat terbatas, yakni apabila ijazah atau sertifikat tersebut diperoleh melalui program pendidikan dan pelatihan yang dibiayai sepenuhnya oleh perusahaan (ikatan dinas).
Pengecualian ini pun wajib dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis yang disepakati kedua belah pihak. Apabila perusahaan menahan dokumen asli tanpa adanya perjanjian ikatan dinas yang sah, misalnya semata-mata agar pekerja tidak mengundurkan diri secara mendadak, maka kesepakatan tersebut dinilai melanggar syarat objektif perjanjian dan batal demi hukum.
Pekerja Tanpa Kontrak Tertulis Otomatis Berstatus Tetap
Persoalan di lapangan kerap diperumit dengan adanya pekerja yang tidak memegang salinan perjanjian kerja sehingga tidak mengetahui status kepegawaiannya, apakah berstatus karyawan kontrak (PKWT) atau karyawan tetap (PKWTT).
Mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) wajib dibuat secara tertulis dan salinannya harus diberikan kepada pekerja. Jika perusahaan tidak membuat kontrak tertulis atau tidak memberikan salinannya, maka demi hukum pekerja tersebut otomatis berstatus sebagai karyawan tetap (PKWTT).
Dengan status tersebut, perusahaan tidak memiliki dasar hukum untuk mengenakan denda penalti atau menahan ijazah pekerja dengan dalih masa kontrak belum berakhir.
Ancaman Sanksi Administratif hingga Pidana
Perusahaan yang tetap menahan ijazah asli pekerja secara sepihak berisiko menghadapi sanksi berlapis. Dari sisi administrasi ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja tingkat provinsi berwenang melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi perusahaan dan menerbitkan nota pemeriksaan yang mewajibkan pengembalian dokumen.
Selain itu, apabila pekerja telah berhenti bekerja secara sah namun perusahaan tetap menolak mengembalikan ijazah tanpa alasan hukum yang dibenarkan, pihak perusahaan berpotensi dilaporkan ke kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Langkah bagi Pekerja dan Keluarga
Pekerja maupun pihak keluarga inti, seperti pasangan atau orang tua yang mendapat kuasa, yang menghadapi kendala penahanan ijazah disarankan untuk menempuh langkah-langkah berikut :
1. Ajukan Permohonan Tertulis. Meminta pengembalian ijazah secara resmi kepada pimpinan cabang maupun HRD kantor pusat dengan melampirkan bukti tanda terima surat.
2. Kumpulkan Bukti Hubungan Kerja. Jika salinan kontrak tidak tersedia, pekerja dapat menyiapkan bukti alternatif berupa mutasi transfer gaji, kartu identitas karyawan (ID card), foto aktivitas kerja, maupun tangkapan layar komunikasi kerja.
3. Lapor ke Instansi Berwenang. Apabila perusahaan tetap bersikeras menahan dokumen, pekerja atau keluarga dapat mengadukan kasus tersebut ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten/kota setempat, UPT Pengawasan Ketenagakerjaan tingkat provinsi, atau melalui kanal pengaduan daring Kementerian Ketenagakerjaan.
(Artikel/Red)
