JAKARTA – Kamis, 22 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di JIExpo Convention Centre, Kemayoran, Jakarta.
Sejumlah hal menjadi perhatian Presiden, di antaranya:
1. Presiden mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024 sebagai fondasi penting dalam memperluas inklusi keuangan hingga ke pelosok negeri melalui penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama OJK dan Bank Indonesia.
2. Peningkatan penyaluran kredit untuk rakyat yang saat ini telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan dua juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan penyaluran hingga Rp400 triliun pada tahun mendatang untuk menjangkau sekitar 28 juta keluarga, khususnya petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Presiden menegaskan pentingnya menjaga kekayaan nasional, menertibkan konsesi yang tidak produktif, serta memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran agar potensi ekonomi Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
4. Presiden juga mendorong efisiensi BUMN dan optimalisasi aset negara agar pengelolaannya memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat agar sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional 2026 dan meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan.
Menurut Presiden, akses keuangan bukan hanya terbatas pada tersedianya pembiayaan, tetapi memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, dan keluarga di seluruh pelosok Indonesia memiliki kesempatan untuk tumbuh, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan; karena ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang manfaatnya dirasakan nyata oleh rakyat.
– Dibuka Presiden Prabowo Subianto – Kamis 22/10/2026 – JIExpo Convention Centre Kemayoran Jakarta
– Apresiasi: TPAKD sudah terbentuk di seluruh provinsi, kab/kota akhir 2024 – fondasi inklusi keuangan sampai pelosok – sinergi pusat-daerah + OJK + BI
– Realisasi: Kredit rakyat sudah Rp53 triliun – 2 juta penerima manfaat
– Target 2027: Rp400 triliun – 28 juta keluarga – fokus petani, nelayan, UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah
– Pesan tegas: Jaga kekayaan nasional – tertibkan konsesi tidak produktif – perkuat pengawasan pelanggaran
– Arahan BUMN: Efisiensi BUMN + optimalisasi aset negara – manfaat nyata untuk rakyat – amanat Pasal 33 & 34 UUD 1945
– Momen: Selamat Hari Santri Nasional 2026 + Resmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan
– Makna: Akses keuangan bukan cuma pembiayaan – tapi pastikan petani, nelayan, UMKM, keluarga pelosok bisa tumbuh & sejahtera – ekonomi kuat = manfaat nyata dirasakan rakyat
