Presiden Prabowo Terima Laporan Ekonomi Nasional dan Koordinasikan Penguatan Stabilitas Sektor Keuangan

Foto : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti, saat memberikan keterangan Pers, di Istana Merdeka Jakarta. (dok/sumber : BPMI Setpres RI).

JAKARTA, CAKRAWALAASIA.NEWS – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026), untuk membahas kondisi dan perkembangan perekonomian nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Makroekonomi Stabil, Ekspor Dipacu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia relatif stabil. Pemerintah akan memacu ekspor dari seluruh sektor, termasuk manufaktur, serta melakukan debottlenecking melalui satuan tugas yang telah ditugaskan Presiden.

Belanja APBN Triwulan IV Diproyeksikan Rp1.300 Triliun

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa ketahanan perekonomian domestik tetap terjaga. Pada triwulan IV tahun 2026, belanja APBN diproyeksikan mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, guna mendorong kegiatan ekonomi, konsumsi masyarakat, layanan publik, dan perlindungan sosial.

OJK Lanjutkan Reformasi Pasar Modal

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan bahwa OJK akan melanjutkan reformasi pasar modal terkait peningkatan transparansi, likuiditas, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran seperti coordinative trading guna memberikan efek jera.

BI Jaga Stabilitas Rupiah dan Inflasi Pangan

Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menambahkan bahwa BI terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas rupiah dan mengendalikan inflasi pangan (volatile food inflation) agar masuk koridor target 2,5 plus minus 1 persen.

BI juga mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan seperti intervensi pasar dan insentif biaya hedging untuk menjaga ketahanan sektor keuangan nasional.

Sumber: BPMI Setpres

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *