Cakrawalaasia.news, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat koordinasi strategis dalam pengembangan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat unbankable, khususnya pelaku usaha mikro dan ultra-mikro.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsma TNI Eko Dono Indarto, menegaskan bahwa ICS harus diposisikan sebagai instrumen kebijakan strategis nasional, bukan sekadar inovasi teknologi keuangan.
“Pengembangan ICS harus diarahkan untuk mendukung agenda besar inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi bagaimana negara hadir membuka akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh sistem keuangan formal,” ujar Eko Dono di Jakarta, Rabu, (6/5/2026).
Ia menambahkan, keberhasilan implementasi ICS sangat bergantung pada integrasi data lintas kementerian/lembaga serta penguatan tata kelola berbagi data nasional. Dalam hal ini, pemanfaatan ekosistem Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) menjadi krusial sebagai fondasi integrasi data.
Lebih lanjut, Eko Dono juga menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam pengembangan ICS. “ICS tidak boleh hanya bergantung pada data digital seperti telekomunikasi atau e-commerce. Perlu integrasi data lintas sektor, termasuk data sosial dan kependudukan, yang diolah melalui pendekatan data sintesis untuk menghasilkan profil perilaku yang akurat. Ini penting agar skema pembiayaan benar-benar tepat sasaran, khususnya dalam mendukung UMKM dan Koperasi Desa Merah Putih,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif OJK, Dino Milano Siregar, menyampaikan bahwa OJK tengah mengembangkan model ICS berbasis behavioral scoring dengan memanfaatkan data alternatif guna menjangkau masyarakat yang belum memiliki riwayat kredit formal.
“ICS kami rancang untuk menjangkau segmen unbanked melalui pemanfaatan data alternatif dan analisis perilaku. Ke depan, perluasan sumber data menjadi kunci, termasuk integrasi dengan data bantuan sosial dan jaminan sosial untuk meningkatkan akurasi pemeringkatan kredit,” ujar Dino Milano.
Ia juga mengungkapkan bahwa OJK akan mendorong implementasi bertahap melalui pilot project di sejumlah wilayah prioritas. Namun demikian, ia mengingatkan adanya tantangan yang perlu diantisipasi, seperti kualitas data kependudukan dan potensi penyalahgunaan data.
“Kami juga memberikan perhatian serius terhadap aspek keamanan data dan potensi penyalahgunaan, termasuk untuk aktivitas ilegal seperti judi daring dan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan tata kelola data menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Koordinasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi sistem pembiayaan yang lebih inklusif dan berbasis data. Pengembangan ICS diharapkan tidak hanya meningkatkan akses kredit, tetapi juga memperkuat ekosistem UMKM nasional melalui integrasi dengan koperasi dan komunitas sebagai penghubung bagi masyarakat yang belum terdigitalisasi.
Ke depan, Kemenko Polkam dan OJK akan terus memperkuat sinergi lintas sektor, termasuk mendorong penyusunan kerangka regulasi berbagi data nasional yang aman, interoperabel, dan akuntabel, serta memperluas literasi digital dan keuangan bagi masyarakat. (*)
