Calrawalaasia.news, BOGOR – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) strategis untuk memfinalisasi posisi nasional dan persiapan delegasi Indonesia pada Pertemuan Ke-2 International Migration Review Forum (IMRF) yang akan berlangsung di Markas Besar PBB, New York, pada 5-8 Mei 2026.
Pertemuan ini merupakan langkah krusial untuk mensinkronkan laporan implementasi nasional dengan strategi diplomasi yang akan diusung Indonesia di panggung global.
“Rakor hari ini adalah tahap finalisasi untuk memastikan bahwa Indonesia datang ke New York dengan satu suara yang solid. Kita harus memastikan capaian-capaian nyata Indonesia dalam melindungi pekerja migran terdokumentasi dengan baik dalam Voluntary National Review (VNR) dan tersampaikan secara efektif dalam sidang-sidang pleno maupun diskusi tematik,” ujar Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso di Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).
Rakor ini menindaklanjuti rangkaian koordinasi sebelumnya yang diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri pada pertengahan April di Bogor dan koordinasi teknis bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 23 April lalu.
Fokus utama pembahasan mencakup enam poin strategis:
1. Finalisasi posisi runding Indonesia terhadap naskah Deklarasi Kemajuan (Progress Declaration).
2. Penyusunan elemen utama Pernyataan Nasional (National Statement).
3. Persiapan intervensi pada sesi Roundtable dan Policy Debate.
4. Kesiapan keterlibatan dalam Informal Interactive Multistakeholders Hearing.
5. Rencana penyelenggaraan Side Event mandiri oleh Pemerintah RI di New York sebagai sarana berbagi praktik terbaik (best practices) tata kelola migrasi.
Dalam pertemuan tersebut, Adi menekankan kepentingan utama Indonesia adalah terus mendorong penguatan komitmen internasional dalam aspek perlindungan hak asasi migran, penurunan biaya remitansi, serta penguatan kerja sama penanganan migrasi ireguler yang aman, tertib, dan teratur sesuai mandat Global Compact for Migration (GCM).
“Migrasi internasional adalah isu yang multidimensi. Oleh karena itu, sinergi antara K/L seperti Kemenlu, KP2MI, Kemenaker, Kemendagri hingga unsur Polri dan kementerian teknis lainnya sangat mutlak diperlukan agar profil Indonesia sebagai negara percontohan dalam implementasi GCM tetap terjaga,” tambah Adi.
Sementara itu, Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya pertemuan ke-2 IMRF, khususnya membahas terkait masalah imigrasi. Pasalnya, IMRF bukan hanya forum bagi negara pengirim pekerja migran tetapi juga negara penerima imigran dan pengungsi.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing Kementerian dan Lembaga yang menangani masalah imigran turut serta memberikan pandangan serta masukan, sehingga dapat dibahas dan menghasilkan solusi bagi Indonesia dan negara penerima imigran dan pengungsi.
Pertemuan ini turut dihadiri pejabat terkait dari Kemenko Kumham Imipas, Kemenko Pemmas, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, KP2MI, Kemnaker, Kemendagri, KKP, Bappenas, BRIN, Bank Indonesia, dan Mabes Polri. (*)
