Cakrawalaasia.news, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama Pemerintah Kabupaten Tegal memperkuat sinergi pelaksanaan program kepatuhan persaingan usaha guna mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, transparan, dan kompetitif di daerah.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi antara Anggota KPPU Budi Joyo Santoso dan Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman di Rumah Dinas Bupati Tegal, Minggu (10/5/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua KADIN Kabupaten Tegal Mokhamad Amin, Ketua Perbarindo Jawa Tengah Dadi Sumarsana, Ketua REI Komisariat Tegal Kasriyanto, serta Ketua PHRI Jawa Tengah Elisabeth Ratih Dewi.
Audiensi difokuskan pada rencana sosialisasi program kepatuhan persaingan usaha kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Tegal.
Dalam audiensi, Budi Joyo menegaskan bahwa pembangunan budaya kepatuhan persaingan usaha menjadi faktor penting dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat dinilai mampu menciptakan iklim usaha yang adil dan efisien, sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap prinsip persaingan usaha diperlukan untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran, seperti praktik diskriminatif, pengaturan pasar, maupun persekongkolan usaha yang dapat merugikan masyarakat serta menghambat efisiensi ekonomi.
Audiensi juga membahas pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan asosiasi perbankan dalam mendukung implementasi program kepatuhan persaingan usaha. Sinergi lintas sektor tersebut dipandang strategis untuk memperluas pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi persaingan usaha sekaligus memperkuat tata kelola bisnis yang sehat di daerah.
KPPU menilai keterlibatan aktif pemerintah daerah dan organisasi usaha menjadi elemen penting dalam memperluas internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat hingga ke tingkat daerah. Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan tercipta ekosistem usaha yang lebih adaptif, berkeadilan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi nasional. /hum
*********
