Cakrawalaasia.news, Bekasi – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus berkomitmen dalam mendorong koordinasi antar sektor dalam mewujudkan penataan wilayah dan inovasi layanan publik yang kondusif untuk mencapai pembangunan kota berkelanjutan sebagai solusi atas permasalahan publik sesuai tujuan nasional.
“Perlunya melakukan kolaborasi strategis lintas sektor dalam mendukung pengembangan kewilayahan dan inovasi layanan publik yang dapat mengatasi hambatan pemerintah daerah dalam membangun wilayahnya,” tegas Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan, Kartika Adi Putranta saat memimpin Rapat Rapat Koordinasi yang Bertajuk “Kolaborasi Multi-Aktor dalam Penataan Wilayah Metropolitan dan Pengembangan Inovasi Layanan Publik” di Bekasi, Jumat, (4/7/25).
Pemerintah pada dasarnya telah mengatur mengenai pembangunan kota berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.
“Tentunya diharapkan sinergitas kongkrit pada lintas K/L dan pemerintah daerah untuk mensikornisasikan tujuan pembangunan agar dapat sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan nasional, terlebih bagi daerah yang tergabung dalam kawasan aglomerasi metropolitan,” ujarnya
Kartika Adi juga menyampaikan, bahwa rapat koordinasi ini memiliki muatan untuk mengidentifikasi praktik kerja sama daerah yang telah berjalan, termasuk bagaimana tantangan dan potensi pengembangannya.
Kota Bekasi dipilih sebagai lokus studi kasus karena menunjukan adanya indikator praktik kolaborasi multi aktor dalam agenda pembangunan daerahnya, terlebih kota tersebut merupakan wilayah metropolitan Jabodetabek yang menyangga Ibu Kota Jakarta.
Kartika menambahkan bahwa forum ini menjadi dasar dalam memahami persoalan perkembangan tata kelola penataan wilayah dan inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya menuju teruwujudnya pembangunan kota berkelanjutan yang mengarah pada pembentukan Smart City.
“Kolaborasi dan inovasi” menjadi kata kunci dalam penataan wilayah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju terwujudnya Smart City yang menjadi tujuan bersama” ujarnya.
Forum ini dihadiri oleh Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kota Bekasi, serta beberapa perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait.**
