Cakrawalaasia.news, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jend. TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, menerima Ketua OJK beserta jajaran Anggota Dewan Komisioner terpilih, Senin (18/5/2026).
Di tengah situasi global yang sedang tidak menentu, Luhut mengutarakan, OJK mendapatkan tambahan tugas yang cukup krusial. Bukan hanya menjaga stabilitas sektor keuangan, tetapi juga memastikan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia tetap kokoh.
Beberapa diskusi yang dilakukan dalam pertemuan tersebut, yakni terkait dinamika rupiah, perkembangan pasar keuangan, hingga pandangan investor global terhadap Indonesia saat ini. “Kami sepakat bahwa tantangannya memang tidak mudah. Namun saya percaya di situasi seperti ini, momentum reformasi harus dijalankan dengan lebih berani dan konsisten,”ujar Ketua Dewan Ekonomi Nasional dalam siaran publik melalui dinding pesan media sosial facebooknya, Senin (18/5/2026).
Luhut menekankan, secara khusus kepada OJK terkait reformasi pasar modal. Langkah OJK sejauh ini sudah tepat, tetapi hal tersebut, menurut Luhut, harus diakui, bahwa sebagian investor global masih “wait and see” apakah implementasinya bisa konsisten sehingga meningkatkan kredibilitas pasar modal.
Karena, Luhut mengungkapkan, pasar modal itu kuncinya hanya satu: “trust”. Dan kepercayaan itu dibuktikan dengan kebijakan yang stabil dan punya kepastian hukum dalam jangka panjang.
Beberapa waktu lalu, lanjut Luhut, ketika tim dari MSCI datang menemui dirinya, tim tersebut sampaikan, betapa besarnya harapan terhadap pasar modal Indonesia. “Hal ini menjadi bukti bahwa potensi kita luar biasa besar, maka dari itu momentum emas ini tidak boleh kita sia-siakan,”ucapnya.
Luhut juga berikan perhatian khusus terkait kondisi BPR. Dari data yang ia terima, angka NPL atau kredit bermasalah mengalami peningkatan. Saat ini, kata Luhut, OJK telah mengambil langkah-langkah strategis untuk persoalan tersebut. Namun, penguatan BPR tetap perlu dilakukan secara komprehensif agar tidak menjadi kerentanan baru, terutama bagi masyarakat kecil dan pelaku usaha di daerah.
Sebagai pemegang kemudi perekonomian Indonesia, OJK perlu jeli melihat arah angin dan lincah dalam mengambil keputusan. Mendukung program prioritas pemerintah itu penting, tetapi membenahi tata kelola dan manajemen risiko tidak boleh ditawar-tawar.
“Saya sampaikan agar mereka tidak perlu khawatir selama bekerja dengan benar, jujur, dan patuh pada aturan. Karena membangun kepercayaan terhadap ekonomi kita bukan hanya tugas satu pihak saja, melainkan tanggung jawab kita bersama,”tandasnya. (*)
