Cakrawalaasia.news, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat tata kelola, hilirisasi, dan regulasi industri sawit agar tidak hanya menjadi produsen minyak sawit terbesar dunia, tetapi juga mampu mengendalikan arah ekonomi sawit global.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha dalam program CNN Indonesia Prime News bertajuk Roadmap Sawit Indonesia: Antara Devisa, Energi, dan Lingkungan yang disiarkan langsung dari Studio CNN Indonesia, pada Selasa, 12 Mei 2026.
Dalam diskusi tersebut, Eugenia hadir bersama Direktur Industri Kemurgi Oleokimia dan Pakan Kementerian Perindustrian Krisna Septiningrum, Direktur Strategy & Sustainability Sub Holding PTPN IV Palm-Co Ugun Untario, dan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono. Diskusi dipandu oleh anchor CNN Indonesia Rully Kurniawan.
Eugenia menyatakan industri sawit merupakan sektor strategis yang berperan penting terhadap devisa, energi nasional, dan perdagangan global. Namun, dominasi produksi dinilai belum cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai pengendali pasar sawit dunia.
Menurutnya, penguatan hilirisasi yang terintegrasi dengan sektor hulu menjadi kunci untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global.
Melalui hilirisasi, Indonesia dinilai dapat memperkuat kendali terhadap suplai internasional dan meningkatkan pengaruh terhadap pembentukan harga sawit dunia.
“Indonesia saat ini baru menjadi produsen sawit terbesar, tetapi belum menjadi pengendali ekonomi sawit dunia. Kalau hilirisasi berjalan kuat, Indonesia bisa mengatur suplai pasar internasional dan pada akhirnya memiliki pengaruh terhadap harga sawit global,” ujar Eugenia.
Ia juga menyoroti pentingnya Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku industri sawit nasional, termasuk untuk mendukung implementasi biodiesel B50 dan kebutuhan ekspor.
Menurut Eugenia, stagnasi produksi sawit dalam beberapa tahun terakhir menjadi peringatan bahwa pembenahan sektor hulu tidak dapat ditunda.
“Kalau hulunya tidak beres, sawitnya dari mana? CPO-nya dari mana? Produksi tidak boleh stagnan jika Indonesia ingin menjaga ekspor, menjalankan B50, sekaligus memperkuat hilirisasi,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Eugenia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik, program energi, dan ekspor agar tidak terjadi crowding out dalam kebijakan sawit nasional.
Karena itu, ia menilai regulasi yang presisi dan konsisten menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh kepentingan tersebut dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.
Menurut Eugenia, keberhasilan industri sawit Indonesia ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan kebijakan yang komprehensif dari hulu hingga hilir, termasuk dalam aspek produktivitas, legalitas lahan, keberlanjutan, dan penguatan daya saing industri.
Ia juga menekankan bahwa Indonesia perlu memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai tuntutan global terkait keberlanjutan dan sertifikasi sawit. Standar keberlanjutan, menurutnya, harus menjadi instrumen untuk memperbaiki tata kelola industri, bukan menjadi hambatan yang melemahkan posisi Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia.
Diskusi Prime News CNN Indonesia turut menyoroti sejumlah tantangan strategis industri sawit nasional, mulai dari implementasi B50, peningkatan produktivitas, penguatan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), kepastian hukum lahan, hingga pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, dan petani sawit rakyat dalam menjaga keberlanjutan industri sawit Indonesia di tengah dinamika pasar global. (*)
