Cakrawalaasia.news, Jakarta – Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menghentikan penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard measure) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian pada Senin (29/9) yang lalu.
Komoditas tersebut termasuk ke dalam 131 nomor Harmonized System (HS) 8 digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.
“Keputusan penghentian inididasarkan padahasil penyelidikan perpanjangan yang dilakukan KPPI sepanjang 2021 – 2024. Hasil tersebut menunjukkan tidak tersedia bukti yang cukup untuk memenuhi persyaratan perpanjangan Tindakan Pengamanan Perdagangan,”ungkap Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi pada Rabu (1/10) di Jakarta.
Keputusan penghentian perpanjangan tersebut, telah sesuai dengan Artikel 7.1 Agreement on Safe guard dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011tentang Tindakan Anti dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan Pasal 88 Ayat (3). Dalam aturan ini, perpanjangan tindakan pengamanan dapat dilakukan apabila pemohon memenuhi persyaratan.
Julia menjelaskan, barang yang termasuk ke dalam penghentian penyelidikan perpanjangan terbagi atas tujuh segmen. Segmen tersebut meliputi pakaian kasual bagian atas, pakaian formal bagian atas.
“Pakaian bagian bawah, setelan ansambel dan gaun, pakaian luar (outerwear), pakaian bayi, serta aksesori kepala (headwear) dan leher (neckwear),”jelas Julia. **
Dikutip dari antaranews.com, dari sistem informasi Kemendag-RI, tercatat sebanyak USD 30,58 juta per-bulan Juli 2025 dari keseluruhan impor pakaian dan aksesorisnya. Hal tersebut, ditunjukan adanya peningkatan sejumlah 6,24% dari tahun sebelumnya sebesar USD 30.58 juta.
Dengan angka impor pakaian dan aksesoris pakaian yang mengalami peningkatan, menurut perkembangan informasi, pemasok barang – barang tersebut terbanyak dari negara Cina, Vietnam, dan Bangladesh. **
