Cakrawalaasia.news, Jakarta – Menteri Perdagangan Budi Santoso menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Kamis, (4/9).
Dalam rapat ini, Mendag
Busan menyampaikan, Kementerian Perdagangan berkomitmen mengalokasikan anggaran secara
optimal untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pada 2026. Strategi optimalisasi ini
penting dalam memastikan keberhasilan mewujudkan target kinerja sektor perdagangan nasional.
“Dengan dukungan Komisi VI DPR RI, kami optimistis Kementerian Perdagangan dapat menjalankan
mandat untuk meningkatkan kontribusi ekspor; memperluas pasar; dan memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ekspor. Semua upaya ini pada akhirnya bertujuan untuk
memperkokoh fondasi perekonomian nasional,” kata Mendag Busan.
Dalam Rapat Kerja, Mendag Busan jmenyampaikan komitmen Kemendag untuk terus menjalankan tiga arah kebijakan utama. Ketiganya, yaitu Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Perluasan Pasar Ekspor, dan Peningkatan UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).
“Kami terus mendorong penguatan industri dalam negeri melalui fasilitasi kemitraan pemasaran, aktivasi Gerakan Kamis Pakai Lokal (Gaspol), serta kebijakan anti-circumvention. Di sisi lain, perluasan pasar ekspor akan terus kami lakukan melalui perundingan dagang internasional, termasuk yang menyasar pasar Afrika dan Amerika Latin,” ujar Mendag Busan.
Mendag Busan juga memaparkan, arah kebijakan utama UMKM BISA Ekspor yang mendorong UMKM untuk menjadi eksportir. Sepanjang Januari–Agustus 2025, telah dilaksanakan 462
penjajakan kerja sama bisnis (business matching) yang melibatkan 773 UMKM dengan nilai transaksi kumulatif mencapai USD 90,90 juta atau setara Rp1,49 triliun.
Terkait anggaran, Mendag Busan mengungkapkan, Kemendag mendapat pagu anggaran untukbTahun Anggaran 2026 sebesar Rp.1,40 triliun, turun 38,37% dibandingkan 2023. Anggaran TA
2026 tersebut terdiri atas Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp.34,46 miliar, Program
Perdagangan Luar Negeri Rp.88,90 miliar, dan Program Dukungan Manajemen Rp.1,28 triliun.
Untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja sektor perdagangan nasional, Kemendag mengajukan
usulan tambahan anggaran sebesar Rp.586,63 miliar, sehingga pagu anggaran menjadi Rp.1,98 triliun.
Usulan ini mendapat banyak tanggapan dari anggota Komisi VI DPR yang menyoroti pentingnya peran Kemendag dalam menjaga stabilitas harga, melindungi konsumen, memperkuat UMKM, serta memperluas pasar ekspor. Mayoritas anggota mendukung penambahan anggaran dengan alasan
penguatan produk dalam negeri, pemberantasan impor ilegal, revitalisasi pasar rakyat, dan perlindungan konsumen.
Dalam raker, sejumlah anggota dewan turut menyoroti pentingnya peran Kemendag dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Anggota Komisi VI Herman
Khaeron menegaskan, meski anggaran Kemendag mengalami penurunan, kontribusinya bagi rakyat harus tetap terasa, terutama dalam mendukung UMKM dan pembangunan pasar rakyat.
Apresiasi juga disampaikan Darmadi yang menilai kinerja Kemendag dalam memberantas produk ilegal patut
diapresiasi.
Sementara Khilmi menilai, Kemendag sebagai kementerian strategis penopang pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan, dukungan anggaran akan terus diberikan sepanjang mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi negara.
Senada, Rieke Diah Pitaloka menyebut, Kemendag memiliki peran yang sangat signifikan dan strategis, tidak hanya dalam mengelola perdagangan domestik
tetapi juga dalam merespons dinamika geoekonomi global.
Karena itu, ia mendesak pemerintah
untuk melakukan realokasi anggaran agar Kemendag dapat bekerja secara maksimal dalam melindungi kepentingan rakyat, menjaga stabilitas harga, serta memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.**
Sumber : Humas Kemendag-RI
