Cakrawalaasia.news, Manado – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam RI) meninjau langsung penanganan dampak kebakaran Panti Werdha Damai di Kota Manado untuk memastikan proses investigasi dan mitigasi berjalan terintegrasi.
Kunjungan yang dipimpin oleh Brigjen Pol Irwansyah, Asisten Deputi Bidang Penanganan Kejahatan Konvensional, dilakukan guna mengawal akuntabilitas penanganan korban serta sinkronisasi langkah antar lembaga di lapangan.
Irwansyah menegaskan, bahwa kehadiran pemerintah di lapangan adalah wujud komitmen negara untuk memastikan penanganan berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.
“Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap peristiwa ini. Fokus utama kami adalah keselamatan dan pemulihan para korban, serta memastikan proses penyelidikan dilakukan secara akuntabel,” ujar Irwansyah saat memberikan keterangan di Manado pada Senin (5/1/2026).
Dalam peninjauan tersebut, ditemukan sejumlah fakta terkait kerentanan fasilitas bangunan, mulai dari kondisi instalasi listrik hingga ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR) yang tidak memadai.
Temuan ini dipastikan akan menjadi bahan evaluasi mendalam bagi standarisasi fasilitas sosial di wilayah lain agar tragedi serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
Selain melakukan olah TKP, tim Kemenko Polkam juga melakukan koordinasi lintas sektoral bersama Pemerintah Kota Manado, jajaran TNI, Polri, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Koordinasi ini dilakukan untuk merumuskan langkah tindak lanjut yang komprehensif, mulai dari aspek penegakan hukum hingga pemulihan pascakejadian.
Terkait proses hukum, Satreskrim Polresta Manado bersama tim Laboratorium Forensik masih terus mendalami penyebab pasti kebakaran. Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap langkah kepolisian dan menegaskan, setiap bentuk kelalaian yang ditemukan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebagai langkah percepatan penanganan, Kemenko Polkam bersama Pemerintah Kota Manado mendorong sinergi untuk pemulihan hak-hak korban, termasuk bantuan pemakaman, pemulihan dokumen administrasi yang musnah terbakar, serta dukungan medis dan psikologis bagi korban yang selamat. (**)
