Cakrawalaasia.news, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR. Dalam pernyataannya kepada awak media, Prabowo mempertanyakan motif di balik aksi massa yang menolak aturan tersebut, sekaligus menyoroti kemungkinan adanya aktor yang membiayai kegiatan tersebut.
“Apa betul itu murni? Siapa yang biayai? Kita harus jujur dan objektif menilai,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4).
Menurut Prabowo, revisi UU TNI tidak bertujuan menghidupkan kembali dwifungsi militer seperti pada era Orde Baru. Ia menegaskan bahwa undang-undang tersebut dirancang untuk memperkuat pertahanan negara dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
“Jangan terlalu mudah curiga. Tidak ada upaya untuk melemahkan demokrasi, justru sebaliknya, ini untuk memperkuat kedaulatan dan stabilitas nasional,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, sejumlah pihak dari kalangan aktivis dan masyarakat sipil menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung selama beberapa hari terakhir merupakan bentuk kegelisahan masyarakat secara organik. Salah satu aktivis, Ferry Irwandi, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan hasil mobilisasi elite politik, melainkan lahir dari kekhawatiran rakyat terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh militer.
“Demo ini genuine, dari rakyat. Mereka mempertaruhkan nyawa di jalan bukan karena dibayar, tapi karena merasa ada yang tidak beres,” ungkap Ferry.
Sementara itu, DPR menyatakan bahwa revisi UU TNI telah melalui mekanisme legislasi yang sesuai prosedur. Ketua Komisi I DPR menambahkan bahwa pasal-pasal yang disorot publik akan terus dikaji dalam peraturan pelaksanaannya.
Aksi unjuk rasa masih terus berlangsung di sejumlah kota besar, termasuk Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Pihak keamanan mengimbau masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak melanggar hukum.**
Sumber : https://www.facebook.com/share/p/16SXT92EQk/
