Calrawalaasia.news, Makassar — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memastikan negara hadir untuk terus memperkuat langkah strategis, baik dalam upaya peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu maupun upaya pemberantasan narkoba di Sulawesi Selatan.
“Ada 2 agenda penting digelar beruntun di Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, yaitu peninjauan langsung ke Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi salah satu Program Prioritas Presiden dan juga Pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sulawesi Selatan,” ujar Brigjen Pol Adhi Satya Perkasa, Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa Kemenko Polkam dalam keterangannya, Kamis (21/8/2025).
Tim Kemenko Polkam meninjau dua Sekolah Rakyat, yakni SR Sentra Wirajaya di Makassar dan SR Pangurangi di Takalar, yang keduanya masih menghadapi kendala kekurangan tenaga pengajar, wali asrama, serta sarana penunjang.
“Sekolah berbasis asrama ini menjadi tumpuan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Meski begitu, semangat belajar para siswa tetap tinggi, karena mereka tak hanya mendapat pendidikan akademik, tetapi juga pembentukan karakter,” ungkap Adhi.
Dalam kunjungan tersebut, Staf Khusus Menko Polkam bidang Aktivisme, Sosial Budaya, Pergerakan, dan Ulama, Neno Hamriono, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat dibentuk dengan tujuan untuk pembangunan karakter siswa sejak dini yang sangat penting untuk diperhatikan.
“Sekolah Rakyat ini harus tepat sasaran agar tujuan pemerintah berhasil, fokus untuk membantu rakyat kurang mampu, dan akan diperluas tidak hanya SMA saja tetapi hingga jenjang SMK yang sudah siap kerja,” jelasnya.
Pada Rapat koordinasi P4GN, Staf Khusus Menko Polkam bidang Media dan Humas, Husain Abdullah yang hadir mewakili Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk menguatkan komitmen bersama dan mempercepat sinergi lintas sektor pusat dan daerah. “Kita harus buktikan bahwa negara hadir, bahwa pemerintah serius, dan bahwa rakyat berhak atas lingkungan yang bersih dari narkoba,” tegas Husain.
Husain berharap agar rapat koordinasi ini mampu menjadi langkah konkret dalam menyelaraskan langkah dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pelaksanaan program P4GN secara terintegrasi di Sulawesi Selatan. “Kolaborasi antarinstansi dan dukungan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” tegasnya.
Rakor ini menghadirkan narasumber dari BNNP, Polda, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Dinas Kesehatan Sulsel. Para narasumber menekankan perlunya strategi komprehensif, mulai dari penindakan tegas, rehabilitasi, edukasi masyarakat, hingga penerapan restorative justice.
Data Dinas Kesehatan Sulsel mencatat sudah ada 563 kasus rehabilitasi, dengan dominasi dari Kota Makassar sebanyak 155 kasus. Sementara itu, Polda Sulsel mengungkap modus penyelundupan narkoba yang kerap dikendalikan dari dalam lapas, jasa ekspedisi, hingga media sosial.**
Sumber : Humas Kemenko Polkam-RI (SIARAN PERS No. 362/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025).
