Cakrawalaasia.news, Bandung – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menunjukkan komitmen serius dalam menciptakan sistem transportasi logistik yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Hal ini tentunya memerlukan sinergi dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga terkait.
Demikian disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol. Asep Jenal Ahmadi, dalam pembukaan “Rapat Koordinasi Penyelarasan Kebijakan dalam Mendukung Program Zero ODOL (Over Dimension and Over Load) di Provinsi Jawa Barat” di Bandung, Kamis (17/7/2025).
“Untuk itu, memperkuat pengawasan, penegakan hukum, serta pembenahan tata kelola jalan daerah yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai perlu dilakukan secara sinergi dan kolaboratif,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah mengambil inisiatif progresif dalam menangani isu ODOL, di antaranya dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Polda Jawa Barat. “Kerja sama tersebut mencakup sinergi dalam peningkatan keamanan dan mendukung pembangunan daerah, termasuk penanganan kendaraan ODOL sebagai salah satu prioritas,” ungkapnya.
“Prinsip utama dalam penerapan kebijakan Zero ODOL ke depan adalah menjaga keseimbangan antara ketertiban regulasi dan keberlangsungan ekonomi,” jelasnya.
Asep menekankan bahwa rakor ini juga menyoroti pentingnya akuntabilitas perusahaan pengangkut barang, khususnya yang menggunakan kendaraan bermuatan besar. “Perusahaan perlu didorong untuk lebih bertanggung jawab terhadap dampak penggunaan jalan, termasuk kontribusi dalam menjaga kelayakan infrastruktur jalan daerah dan nasional,” tambahnya.
“Pemerintah bertekad untuk terus membuka ruang dialog dan menerima masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha, asosiasi transportasi, dan masyarakat agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan adil, seimbang, dan berkelanjutan,” jelas Asep.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PU, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kajati Jawa Barat, Dinas Perhubungan Jawa Barat dan Polri.**
