Cakrawalaasia.news, Bali – Di sela agenda rapat koordinasi Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola terkait penerimaan negara di sektor perhubungan laut, Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan kunjungan lapangan ke Dapur SPPG Kuta dan SMPN 1 Kuta, Bali.
Kunjungan ini merupakan bagian dari pemantauan langsung atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah.
Tim kunjungan yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan APH, Dr. Sonata Lukman dan didampingi oleh Kepala Bidang Kelembagaan APH serta Analis pada Kemenko Polkam meninjau langsung proses produksi, distribusi, serta efektivitas pelaksanaan MBG di lapangan.
“Program MBG ini bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga menyangkut tata kelola yang akuntabel dan partisipatif. Kami ingin memastikan pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai standar,” ujar Sonata dalam keterangannya saat kunjungan di Dapur SPPG Kuta.
Dapur SPPG Kuta (dikelola oleh Yayasan Abadi Mandiri Pangan), telah beroperasi sejak 10 Juni 2025 dan melayani 9 (sembilan) sekolah lintas jenjang.
Tercatat, sebanyak 3.135 siswa dan 146 ibu hamil serta menyusui telah menerima manfaat dari dapur ini. Dapur ini juga telah menyerap sebanyak 47 tenaga kerja lokal dalam berdasarkan kemitraan.
Di SMPN 1 Kuta sendiri, sebanyak 1.293 siswa menerima manfaat makanan bergizi setiap hari. Pihak sekolah menyambut baik keberadaan program MBG, yang dinilai berdampak positif terhadap semangat belajar dan kesehatan peserta didik.
“Siswa kami merasa terbantu. Semuanya mendapatkan makan tanpa terkecuali. Ini program yang sangat baik,” ungkap Wili Saputra, salah satu tenaga pengajar di SMPN 1 Kuta.
Meskipun berjalan relatif lancar, program MBG juga sempat mengalami kendala teknis lapangan, seperti keterlambatan distribusi akibat kemacetan lalu lintas.
Namun, keterlambatan ini bersifat minor dan dapat diatasi dengan perkiraan waktu pengiriman secara lebih terukur. Adapun pengawasan MBG ini cukup baik karena terpantau melalui aplikasi daring Tauwascare.
Kapasitas produksi setiap dapur dibatasi maksimal 4.000 porsi per hari sesuai ketentuan yang berlaku. Di wilayah Kabupaten Badung, distribusi MBG belum menjangkau seluruh sekolah dan kelompok sasaran.
Hal ini disebabkan oleh minimnya jumlah Dapur SPPG di wilayah tersebut. Tercatat hanya terdapat 2 Dapur SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Badung.
Dari sisi anggaran, tidak ada hambatan. Tantangan utamanya ada pada jumlah dapur dan keterbatasan fasilitas,” jelas Putu Wahyuni Paramita selaku Ketua SPPG Kuta.
Sebagai tindak lanjut dari kunjungan, Kemenko Polkam menekankan pentingnya percepatan pembangunan dapur MBG tambahan di wilayah Badung guna memperluas cakupan program dan menjangkau kelompok penerima manfaat yang belum terakomodir.**
Sumber : Humas Kemenko Polkam-RI (SIARAN PERS NO. 283/SP/HM.01.02/POLKAM/8/2025).
